Tito Karnavian Dapat Tugas Khusus dari Presiden Jokowi: Nanti Mendagri Tolong Digaris Bawahi

TRIBUNAMBON.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tugas kepada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Tugas khusus diberikan jokowi kepada menteri barunya itu dalam Sidang Kabinet Paripurna perdana di Istana Merdeka, jakarta, Kamis (24/10/2019) pagi.

Negara, menurut Jokowi terlalu banyak regulasi dan peraturan.

• Ernest Prakasa hingga Anang Hermansyah Keberatan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Digabung

Seperti halnya peraturan dalam bentuk undang-undang, Perpres, Peraturan Menteri atau Permen dan peraturan lainnya termasuk di daerah.

“Nanti Mendagri (Tito Karnavian) tolong digaris bawahi, Perda, Pergub, peraturan Bupati, peraturan wali kota, yang masih banyak sekali tumpang tindih dengan peraturan-peraturan di atasnya,” kata Presiden Jokowi dikutip dari laman resmi Sekretariat Negara.

Presiden meminta agar hal itu dilihat setiap kementerian, karena membuat pekerjaan lamban.

Lalu peraturan tersebut dianggap menghambat pelayanan terhadap masyarakat, yang menghambat investasi dunia usaha segera kumpulkan dalam waktu sebulan ini.

“Nanti akan segera saya rapatkan dalam 2 minggu, 2 minggu lagi, setelah itu hal-hal yang menghambat itu yang ingin kita hapuskan sehingga kita bisa bekerja dengan cepat,” tegas Presiden.

Presiden juga mengingatkan, bahwa goal besar setiap pekerjaan-pekerjaan pemerintah adalah menciptakan lapangan kerja seperti yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat.

• Curhat Susi Pudjiastuti Tak Dipilih Menteri Jokowi, Digantikan Edhy Prabowo, Sadar Hal Ini

“Jangan sampai ada kementerian-kementerian, provinsi, kabupaten, kota yang tidak mengerti masalah ini. Jadi setiap hal yang berkaitan dengan cipta lapangan kerja berikan ruang sebaik-baiknya berikan pelayanan yang sebaik-baiknya,” ungkap Presiden Jokowi.

Adapun Sidang kabinet paripurna perdana Kabinet Indonesia Maju itu dihadiri oleh Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, seluruh menteri anggota Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Plt. Kapolri Komjen Ari Dono.

Permintaan Jokowi

 Tribunnews.com memberitakan, Presiden Jokowi membuka sidang kabinet paripurna perdana, Kamis (24/10/2019) di Istana Merdeka.

Dalam sidang, Jokowi mengingatkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju tidak saling debat di luar rapat.

"Kalau sudah diputuskan dalam rapat, jangan sampai di luar masih diributkan lagi," tegas Jokowi.

Jokowi menuturkan menteri boleh berdebat jika masih di dalam rapat.

Dia juga bersedia mendengarkan debat dan keluhan para pembantunya itu.

Namun ketika keputusan telah diambil dalam rapat, semua keputusan itu harus dijalankan dengan segala risikonya.

Sementara itu jika ada perubahan dan kondisi-kondisi tertentu harus dibahas lagi di dalam rapat internal maupun rapat terbatas.

Terakhir, Jokowi meminta para menteri tidak lagi mengedepankan ego masing-masing.

Apalagi sampai ada menteri yang menolak hadir dalam rapat yang diadakan di menteri koordinator.

"Ada yang seperti ini. Saya juga baru dengar. Bagaimana kita bisa mengkonsoloidasi, koordinasi, diundang rapat oleh menko tidak pernah hadir. Hal seperti ini yang harus saya garisbawahi," imbuh Jokowi.

‎Di atas podium kecil, Presiden Jokowi memberikan arahan pada jajaran kabinetnya yang duduk di meja panjang.

"Kita Kerja tim, bukan kerja menteri per menteri, bukan kerja sektoral. Ini membangun sebuah negara besar, gak mungkin menteri berjalan sendiri-sendiri," tutur Jokowi.

"Goal besar pekerjaan kita adalah cipta lapangan kerja. Karena ini yang dibutuhkan dan diinginkan masyatakat," tegasnya lagi.

• 2 dari PDIP, 1 dari NasDem, Inilah Tokoh yang Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Jokowi: Minta Ampun

Jokowi juga mengingatkan jangan sampai ada Provinsi Kabupaten/Kota yang tidak mengerti masalah ini.

Setiap hal yang berkaitan dengan cipta lapangan kerja harus diberikan ruang sebaik-baiknya, diberikan pelayanan yang sebaik-baiknya.

"Saya selalu sampaikan kalau ada industri yang berorientasi ekspor atau industri yang ingin memproduksi barang-barang subsitusi impor, itu gak usah lama-lama, gak usah mikir, tanda tangani saja," tambah Jokowi.

Tidak hanya memberikan arahan, di rapat ini bakal dibahas pula soal anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020.

"Sidang paripurna pertama pagi hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang harus kita ketahui bersama. Terutama yang akan kita kerjakan, kerja-kerja besar yang akan kita lakukan dalam lima tahun ke depan," tutur Presiden Jokowi.

Baca: Tiga Politisi yang Menolak Jadi Menteri Jokowi Meski Telah Ditawari Beberapa Kali

Dia kembali menegaskan tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden.

Jokowi menyinggung ini karena lima tahun lalu, dia mendapati masih ada menteri di Kabinet Kerja yang belum paham.

"Jadi setiap rapat, baik paripurna, ratas, rapat internal itu ada sebuah payung hukum. Kalau sudah diputuskan dalam rapat, jangan sampai di luar masih diributkan lagi," ungkapnya.

"Silahkan ramainya di dalam rapat. Mau debat silakan, saya dengarkan. Tapi kalau sudah diputuskan dengan segala risiko harus kita laksanakan," katanya.

"Kalau ada perubahan dan kondisi tertentu marilah kita tarik lagi dalam rapat internal atau ratas," tambah Jokowi.

(TribunAmbon.com/Tribunnews.com)