Puan Maharani Ketua DPR RI Periode 2019-2024, Ini Calon Wakil Ketua Cucu Proklamator

TRIBUNAMBON.COM - Politisi PDI-P Puan Maharani akan ditetapkan sebagai Ketua DPR periode 2019-2024 melalui Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

Rencananya Rapat Paripurna Penetapan Pimpinan DPR akan digelar pukul 19.00 WIB.

• Hillary Brigitta Lasut, Anggota DPR Termuda Bicara soal RKUHP, Perppu KPK dan Masa Depan DPR

"Nanti malam jam 19.00 ada Rapat Paripurna untuk ambil sumpah janji ketua DPR yang definitif. Puan Maharani ketuanya," ujar Ketua DPR sementara Abdul Wahab Dalimunthe sesuai rapat pengganti Badan Musyawarah (Bamus).

Menurut abdul, empat fraksi lain juga akan mengajukan nama sebagai Wakil Ketua DPR.

Hingga saat ini baru ada tiga nama yang diajukan, yakni Aziz Syamsuddin dari Partai Golkar, Sufmi Dasco Ahmad dari Partai Gerindra, dan Rahmat Gobel dari Partai Nasdem.

Sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum mengajukan nama.

"Tidak, dia (PKB) minta waktu satu jam lagi. Satu jam lagi baru kirim nama," kata Abdul.

Anggota DPR Termuda

Sidang pengambilan sumpah jabatan anggota DPR/MPR dan DPD RI digelar hari ini, Selasa (1/10/2019).

Dalam prosesi sidang ini, sosok Hillary Brigitta Lasut yang menjadi pemimpin sidang sekaligus anggota DPR termuda mencuri perhatian publik.

Hillary memipin sidang bersama anggota DPR tertua, Abdul Wahab Dalimunthe.

Politikus Partai Nasdem ini mengaku ditempatkan di Komisi III DPR RI berdasarkan latar belakang keilmuannya.

"Saya sendiri sebagai calon anggota Komisi III, hampir pasti karena partai menempatkan sesuai jurusan dan latar belakang keilmuan," ujar Hillary di Gedung Parlemen, seusai pelantikan, melansir tayangan Metro TV.

Bakal masuk Komisi III DPR RI yang ruang lingkup tugasnya di bidang hukum, hak asasi manusia dan keamanan, Hillary bertekad menyelesaikan RKUHP dan desakan Perppu KPK yang saat ini menjadi polemik besar di Indonesia.

• Acara TV Hari Ini Selasa 1 Oktober 2019, Pelantikan Anggota DPR di Kompas TV dan Metro TV

"Memang salah satu yang ingin saya selesaikan adalah RUU KUHP dan polemik yang terjadi akibat permintaan Perppu KPK ini," ujarnya.

Setelah menyelesaikan RKUHP yang kontroversial, dan desakan masyarakat untuk terbitkan Perppu KPK, Hillary ingin menyuarakan undang-undang lain untuk menyosngsong revolusi industri.

"Setelah ini (RKUHP, Perppu KPK) kita bahas sampai selesai dan sudah menemukan solusi terbaik, saya juga ingin sekali memulai menyarakan undang-undang cyber crime, illegal vintage.

Mulai juga memperhatikan juga yang namanya identity theft, human privacy dan lain sebagainya.

Ini undang-undang dan aturan yang berkembang akibat revolusi industri," ujar dara 22 tahun itu.

Hillary memandang undang-undang tersebut membutuhan regulasi segera demi menghindari polemik yang mungki ditimbulkan.

• Tak Mendapatkan Penanganan Medis yang Baik, 2 Pengungsi Gempa Ambon Meninggal di Tenda Darurat

"Kalau misalnya kita tidak cepat meregulasi ini, akan ada polemik yang terjadi lagi karena kita terlambat meregulasi.

Walaupun hukum memang selalu terlambat, ya?

Tapi, kalo sampai kita tidak cepat mendeteksi seperti negara-negara maju, jangan sampai masyarakat Indonesia haris menjadi korban dulu.

Sehingga itu salah satu program saya yang ingin saya canangkan nanti," terangnya.

Bicara mengenai RKUHP yang kini menjadi polemik di masyarakat, Hillary menilai DPR kurang melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunannya, termasuk kaum muda yang akan menerima dampak RKUHP ini.

"Menurut saya, sosialisasinya masih sangat kurang karena saya juga sudah sampaikan ke beberapa media bahwa kemarin itu sangat sulit mendapatkan naskah penuh dari RUU KUHP ini selama masa pembahasannya," akunya.

Hillary menilai kurangnya sosialisasi ini membuat masyarakat kekurangan informasi dan dengan mudah menerima informasi yang kurang benar.

"Akhirnya masyarakat bertumpu lagi pada broadcast WhatsApp, broadcast di social media atau bahkan mungkin berita-berita dari media online yang mungkin tidak kredibel dan akhirnya hanya memposting hal-hal yang kontroversial."

"Akhirnya masyarakat emosinya ke-trigger dan akhirnya sangat mudah terprovokasi, Indonesia malah jadi put at risk gara-gara risiko-risiko masyarakat tidak percaya dan dengan mudahnya orang-orang yang berkepentingan menanamkan provokasi-provokasi di pikiran masyarakat Indonesia.

Dan ini sangat berbahaya."

Hillary kemudian memberikan saran kepada generasi muda Indonesia untuk menjaga persatuan.

"Sebagai anak muda, sebaiknya anak-anak muda Indonesia harus selalu mengingat bahwa fokus utama kita harus persatuan Indonesia yang lebih dari yang lain."

Tak hanya bicara mengenai RKUHP dan Perppu KPK, Hillary juga menyampaikan langkah-langkah konkret saat menjabat sebagai anggota Komisi III DPR RI.

Seperti yang banyak diberitakan, saat ini tingkat kepercayaan masyarakat DPR rendah, bahkan demonstrasi mahasiswa menyatakan mosi tidak percaya.

"Saya tidak bisa menjamin anggota DPR yang lain, tapi dari diri saya sendiri setidaknya saya ingin memulai dengan program yang mulai menghancurkan gap antara seorang wakil rakyat dengan konstituen atau masyarakatnya," kata Hillary.

Beberapa inovasi disampaikan Hillary untuk menjadi pembeda antara DPR periode baru ini dengan periode sebelumnya.

"Ini dimulai dengan menciptakan teknologi yang bisa melibatkan suatu transparansi.

Misalnya kita ingin mengusulkan memperkuat e-budgeting, memperjuangkan yang namanya absensi (presensi, red) vlog sidang.

Jadi misalnya ada 70 undang-undang yang dibahas, yang akan diregulasikan, ya masing-masing sidang itu kita absensi (presensi, red) ke masyarakat lewat vlog, lewat video.

Dan transparansi seperti ini, setidaknya mulai membuat masyarakat ada harapan bahwa citra DPR untuk periode ini akan naik."

• 7 Karakteristik Orang Kelahiran Oktober, Pemimpi Besar, Sering Menyakiti tapi Mudah Memulihkan

Hillary mengakui bahwa perbedaan antara DPR periode dengan sebelumnya sudah terlihat bahkan dari sidang pelantikan.

"Memang yang membedakan kami dengan DPR periode sebelumnya, pelantikan kami ini saja sangat sulit dilakukan sebenarnya.

Kami dilantik saat Indonesia sedang dalam polemik besar, sedang dalam chaos yang luar biasa, sehingga gladi bersih kemarin juga dibatalkan.

Anggota DPR langsung sidang tanpa gladi karena penuhnya masyarakat yang berdemo," katanya.

Namun, Hillary dapat mengambil sisi positif dari kondisi Indonesia saat ini yang penuh dengan demonstrasi.

Ini jadi salah satu poin, anggota-anggota DPR ini diingatkan pentingnya posisi kita berdiri untuk membela Indonesia dan membela kepentingan rakyat di tengah situasi dan keadaan yang sangat memhayakan persatuan NKRI.

Jadi itu perbedaan kami dan periode-periode sebelumnya.

Sehingga saya cukup optimis bahwa anggota-anggota DPR yang tadi ini sangat bersemangat untuk cepat membuktikan kepada msyarakat bahwa kami akan melakukan perubahan-perubahan yang signifikan. 

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pukul 19.00 WIB, Puan Maharani Bakal Ditetapkan Jadi Ketua DPR 2019-2024"
Penulis : Kristian Erdianto