Baca tanpa iklan
TRIBUNAMBON.COM – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian ESDM mengizinkan kembali pengecer menjual elpiji 3 kg.
"Setelah komunikasi dengan presiden, presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk perhari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa," kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan menanggapi meluasnya keluhan masyarakat membeli elpiji 3 kg beberapa hari ini, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan telah mengaktifkan para pengecer gas elpiji 3 Kg sesuai dengan intruksi tersebut.
Para pengecer gas elpiji berganti nama menjadi sub-pangkalan.
"Jadi mulai hari ini, pengecer-pengecer seluruh indonesia, dengan nama sub-pangkalan," kata Bahlil di pangkalan elpiji di kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat, Selasa.
Baca juga: Jadwal Cek Kesehatan Gratis untuk Bayi, Anak Sekolah, hingga Orang Dewasa
Baca juga: Kronologi Speedboat Basarnas Meledak di Maluku Utara, 11 Orang Terpental Seketika, 3 Tewas
Selain itu, pihaknya bekerja sama dengan PT Pertamina akan membekali para pengecer ini dengan sebuah aplikasi untuk memonitor penjualan elpiji khususnya ukuran 3 kg.
"Nanti Pertamina dengan ESDM akan membekali mereka sistem aplikasi dan proses mereka menjadi subpangkalan tidak dikenakan biaya apapun, bahkan kami akan proaktif mendaftarkan mereka menjadi bagian formal agar mereka bisa menjadi UMKM," tuturnya.
Dalam hal ini, Bahlil berharap nantinya harga gas elpiji di para pengecer ini bisa stabil atau tidak ada lonjakan harga yang jauh dari agen maupun pangkalan.
"Sebenarnya rakyat itu mendapatkan harga LPG harusnya maksimal 19 ribu. Itu udah paling mahal itu. Karena harusnya itu negara itu mensubsidi itu sampai dengan 12 ribu. Jadi satu tabung itu negara kasih ke agen ya Pak ya, itu sekitar 12 ribu sampai 13 ribu," tuturnya.
"Agen baru ke Pangkalan itu 16 ribu. Sampai ke Pengecer harusnya 19 ribu maksimal, 18 ribu, 19 ribu," sambungnya.
Sebelumnya, Pemerintah memberlakukan larangan bagi pengecer, termasuk warung, untuk menjual gas elpiji 3 Kilogram mulai 1 Februari 2025.
Kebijakan ini, bertujuan untuk memastikan subsidi pemerintah tepat sasaran.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengatakan, elpiji 3 Kg atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg merupakan barang bersubsidi dari pemerintah.
Oleh sebab itu, distribusinya perlu diatur agar tepat sasaran.
"Semua memang harus kami rapikan ya. Elpiji 3 kilogram ini kan ada subsidi di situ dari pemerintah," katanya, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu.