Warga Ngeluh Saat WAJAR: Pemkot Ambon Tegur Keras Dugaan Keterlambatan Pelayanan Publik Nageri Passo

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Jenderal Louis

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Insiden perdebatan antara warga dan perangkat Desa Passo kembali mencoreng wajah pelayanan publik di Kota Ambon. 

Peristiwa yang terjadi di Kantor Desa Passo, Rabu (15/10/2025), itu makin mencuat setelah disampaikan langsung oleh Waty, warga Hutumuri yang juga wartawan Siwalima, dalam forum Wali Kota Jumpa Rakyat (WAJAR) di Balai Kota Ambon, Jumat (17/10/2025).

Dalam forum terbuka itu, Waty membeberkan fakta terkait kondisi Kantor Desa Passo yang belum beroperasi pada jam kerja. 

Ia menunjukkan bukti foto dan video yang memperlihatkan kantor masih tertutup dan tanpa satu pun pegawai hadir saat ia datang pada Rabu pagi.

“Beta datang jam pelayanan sudah mulai, tapi kantor masih tutup, tidak ada pegawai. Itu beta sudah buktikan dengan foto dan video,” ungkap Waty di hadapan Wali Kota dan jajaran Pemkot Ambon.

Waty juga menanggapi pernyataan Sekretaris Desa Passo, Simona Tomaluweng, yang sebelumnya menyampaikan versi berbeda di sejumlah media. 

Menurut Waty, banyak pernyataan Sekdes yang tidak sesuai fakta di lapangan.

Salah satunya terkait tuduhan bahwa Waty menantang akan menelepon Wali Kota Ambon.

Baca juga: Ratusan Pelari Padati Fun Run Pattimura Sinergy Street Fest, Telkomsel Launching 5G di Ambon

Baca juga: Gubernur Maluku Apresiasi Gelaran Festival Benteng Victoria di Ambon

“Dia bilang beta tantang dia dengan mau telepon wali kota, padahal faktanya beta cuma bilang ‘kalau ibu mau telepon Wali, silakan’. Tapi di media dia bilang seakan-akan beta mau bikin dia takut. Itu bohong,” tegas Waty.

Selain itu, Sekdes mengaku menghindar dari perdebatan dengan masuk ke ruangan lain, namun Waty menepisnya.

“Itu tidak benar. Dia berdebat terus dengan beta sampai akhirnya dia yang bilang, ‘Ibu duduk dulu, antrian ada panjang’. Tapi faktanya, di video yang beta tunjukkan tadi, tidak ada antrian sama sekali,” kata Waty.

Soal pernyataan “iya barang ada masalah” yang dikutip Sekdes di media, Waty juga membantah keras.

“Yang beta bilang itu, ‘Iya ibu, beta yang lapor, beta yang kirim video itu ke Pa Wali, lalu salahnya di mana?’ Itu maksudnya beta lapor ke atasan dia, bukan mau bikin masalah,” jelasnya.

Terkait tudingan bahwa video hanya diambil dari luar kantor, Waty kembali menegaskan.

“Bagaimana mau ambil di dalam, kalau kantornya masih terkunci?”

Dalam acara WAJAR, hadir pula Penjabat Kepala Pemerintah Negeri (KPN) Passo, Ivan Erick Pattinama, serta Sekdes Simona Tomaluweng dan sejumlah staf desa. 

Mereka disebut tertawa saat Waty memutar video bukti kondisi kantor yang masih tertutup saat jam kerja.

Menanggapi sorotan publik, KPN Passo mencoba membela diri dengan menyebut keterlambatan pelayanan terjadi karena komputer kantor belum dinyalakan. Sementara Sekdes tetap bertahan dengan pernyataannya yang dinilai tidak konsisten.

Pemkot Ambon Tegas: Pelayanan Lambat Tak Bisa Dibenarkan

Sekretaris Kota Ambon, Robby Sapulette, menegaskan bahwa alasan keterlambatan pelayanan tidak dapat diterima.

“Itu salah. Pelayanan publik seharusnya sudah dibuka tepat waktu. Bukan pukul 08.40 kantor baru dibuka,” tegasnya.

Sementara Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisutta, menyoroti pentingnya disiplin aparatur dalam melayani masyarakat.

“Kami harapkan pelayanan publik betul-betul maksimal. Jangan sampai masyarakat datang ke kantor desa, tapi tidak ada pegawai. Ini soal tanggung jawab dan etika kerja,” kata Ely.

Ely juga mengapresiasi langkah Waty yang berani menyuarakan keluhan secara terbuka.

“Terima kasih kepada Ibu Waty yang sudah menyampaikan kritik. Ini menjadi catatan penting untuk evaluasi kinerja aparatur desa, khususnya di Negeri Passo. Mudah-mudahan ini yang terakhir,” ujarnya.

Wawali Ely menegaskan, insiden di Kantor Desa Passo bukan yang pertama kali. Sebelumnya, keluhan serupa juga pernah muncul dalam forum WAJAR.

“Kami ingatkan kepada seluruh aparatur negeri dan desa di Kota Ambon, jangan ada lagi keluhan semacam ini. Lakukan evaluasi total terhadap kinerja pelayanan publik,” tegasnya.

Dengan sorotan tajam dari Pemkot Ambon, kasus Kantor Desa Passo menjadi pelajaran bagi semua perangkat desa untuk memperbaiki kedisiplinan dan profesionalisme dalam melayani masyarakat.