Gubernur Maluku Suarakan Keadilan Ekonomi di Forum REL 2025

Di forum itu, Gubernur Maluku tak hanya mengeluh, tapi juga mengetuk nurani pusat. Ia meminta agar pemerintah mengevaluasi kebijakan yang tidak pro-daerah.

“Mungkin di forum terhormat ini, saya mau mengetuk nurani pemerintah pusat. Kebijakan yang tidak pro-daerah harus ditinjau ulang bahkan direvisi. Karena tangan kami ingin membangun ekonomi, tapi tangan lain justru mengamputasi dengan kebijakan. Itu harapan yang tidak realistis,” pungkasnya.

Baca juga: ‎Pemda Maluku Tengah Apresiasi Gerakan Pangan Murah GPM Klasis Masohi

Suara dari Gubernur ini menjadi peringatan keras. Bahwa di balik jargon pertumbuhan ekonomi nasional, masih ada paradoks yang nyata, provinsi kaya sumber daya, tapi miskin kewenangan.

Ia kemudian mengetuk nurani pemerintah pusat agar melakukan evaluasi dan revisi kebijakan yang dinilai “kurang pro-daerah”. Harapannya jelas, memberi ruang lebih besar bagi daerah untuk mengelola potensi dan mengangkat ekonomi masyarakat.(*)