PLN UIW MMU dan Pemprov Maluku Utara Komitmen Percepat Akses Listrik ke Daerah 3T

TRIBUNAMBON.COM - Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU) memperkuat komitmen bersama dalam upaya memperluas akses listrik hingga ke desa-desa terpencil dan wilayah kepulauan.

Hal ini dibahas dalam pertemuan antara General Manager PLN UIW MMU, Noer Soeratmoko, dan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, yang berlangsung di Kantor Gubernur Malut.

Dalam kesempatan tersebut, PLN memaparkan progres elektrifikasi di wilayah Maluku Utara. Dari total 1.377 desa, sebanyak 1.309 desa telah menikmati listrik selama 24 jam penuh. 

Namun, masih terdapat 66 desa yang hanya mendapat pasokan listrik selama 12 jam per hari, dan 2 desa lainnya hanya 6 jam per hari.

Selain itu, sebanyak 78 desa saat ini belum mendapatkan aliran listrik secara permanen. 

Dari jumlah itu, 14 desa telah siap dinyalakan dalam waktu dekat, sementara 20 desa lainnya masih menunggu alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur pendukung, yang mencakup wilayah Halmahera Utara, Taliabu, Halmahera Selatan, dan Halmahera Barat.

“Kami terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan kelistrikan secara merata, terutama di desa-desa yang belum menikmati listrik 24 jam atau bahkan belum tersambung sama sekali. Kami terus berusaha semaksimal mungkin agar target penyalaan desa ini dapat segera direalisasikan,” ujar Soeratmoko.

Menanggapi hal itu, Gubernur Sherly Tjoanda menyampaikan, pemerintah daerah sangat fokus pada pemenuhan kebutuhan listrik, terutama bagi masyarakat yang belum pernah tersambung dengan jaringan listrik maupun yang belum mendapatkan layanan listrik secara penuh.

“Fokus kami adalah menyentuh desa-desa yang hingga kini masih gelap gulita. Masyarakat di wilayah-wilayah ini memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses energi. Maka itu, kami akan terus mendorong agar perluasan jaringan listrik menjadi agenda prioritas,” tegas Tjoanda.

Lebih jauh, Gubernur juga menekankan pentingnya pemerataan listrik dalam mendukung kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara tengah mempersiapkan program beasiswa pendidikan tinggi bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil. Program ini akan dilaksanakan dengan sistem kuliah daring (online), yang tentunya sangat bergantung pada ketersediaan pasokan listrik yang stabil.

“Kami berencana memberikan bantuan beasiswa bagi anak-anak di pulau-pulau kecil. Karena mekanisme kuliahnya daring, maka kebutuhan terhadap listrik menjadi sangat vital. Tanpa listrik, program ini sulit terlaksana,” tambahnya.

PLN dan Pemprov Maluku Utara sepakat untuk terus bersinergi dan memperkuat kolaborasi lintas sektor, termasuk mendorong dukungan dari pemerintah pusat, guna mempercepat realisasi elektrifikasi di seluruh wilayah provinsi. 

Tujuan akhirnya adalah pemerataan energi demi mendukung pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kualitas hidup masyarakat di Maluku Utara.(*)