Tolak Eksploitasi PT Batulicin, Benhur Watubun Sebut Negara Tidak Berpihak Pada Rakyat 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Megarivera Renyaan

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Ketua DPD PDI-Perjuangan Maluku, Benhur George Watubun, menegaskan negara tidak berpihak kepada masyarakat.

Penegasan tersebut dikemukakan, saat membuka dialog publik yang digagas PDI-Perjuangan Maluku bertajuk Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Maluku, Antara Peluang dan Ancaman di Pacific Hotel, Kamis (17/7/2025).

Dialog publik ini digagas, untuk menyikapi eksploitasi batu gamping yang dilakukan oleh PT Batulicin Beton Asphalt milik Konglomerat Kalimantan Haji Isam, di Ohoi Nerong dan Mataholat Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) Provinsi Maluku.

Baca juga: Terbang dengan Hercules Tanpa Dukungan Pemda, Finalis Miss Youth Maluku, Efrita: Happy Saja!

Baca juga: Perkiraan Cuaca di Provinsi Maluku, Jumat 18 Juli 2025 Sebagian Wilayah Hujan Ringan

Menurutnya, wilayah Maluku yang terdiri dari pulau-pulau kecil sangat bergantung pada ekosistem pesisir sebagai sumber kehidupan masyarakat.

"Oleh karena itu, setiap bentuk perusakan lingkungan di wilayah tersebut dapat berdampak langsung terhadap hajat hidup rakyat Maluku," ungkap Watubun.

Dikatakan, bentuk eksploitasi dari PT Batulicin merupakan potret telanjang dari ketimpangan kebijakan dan praktik tambang yang tak berpihak pada rakyat.

“Di Nerong dan Mataholat Kei Besar adalah potret telanjang daripada eksploitasi yang meniadakan keadilan sosial bagi rakyat di Provinsi Maluku,” tegas Watubun.

Dukungan terhadap aktivitas penambangan oleh korporasi, seperti PT Batulicin  mungkin saja terjadi karena adanya keuntungan ekonomi sesaat. 

Namun dampak kerusakan lingkungan dan ekosistem serta matinya ruang hidup masyarakat harus menjadi perhatian serius.

Watubun juga juga menyayangkan, kebijakan nasional terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sementara pemerintah getoel membuat regulasi terhadap perlindungan pulau-pulau kecil.

"Pemerintah yang mengeluarkan peraturan namun mereka sendiri yang melanggar, ini ironi," kesalnya.

Dirinya menekankan, konsistensi negara dalam menjalankan aturan yang sudah disahkan oleh Pemerintah pusat dan DPR RI.

"PDI Perjuangan menggelar diskusi untuk dapat menyatukan pemikiran dan mencegah eksploitasi yang dilakukan oleh korporasi dalam menjajah pulau-pulau kecil," imbuhnya.(*)