PLN Sosialisasi Rencana Pembangunan PLTMG Seram 2 20 MW di Kelurahan Namasina Kota Masohi

Laporan Jurnalis TribunAmbon.com, Silmi Sirati Suailo

MASOHI, TRIBUNAMBON.COM - PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Maluku dan Papua I menggelar sosialisasi rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Seram 2 berkapasitas 20 MW. 

Sosialisasi itu berlangsung di Balai Kelurahan Namasina Kota Masohi, Maluku Tengah, Kamis (20/3/2025).

Hadir dalam sosialisasi itu, perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Maluku, perwakilan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Staf Ahli Bidang Pembangunan Setda Maluku, Forkopimcam, para ketua RT Kelurahan Namasina, tokoh masyarakat serta tokoh agama. 

Dalam pemaparannya, Asisten Manajer Perizinan dan Umum UPP Maluku dan Papua I, Rendy Mario Arjuna mengatakan rencana pembangunan PLTMG Seram 2 berlokasi di Kelurahan Namasina Kota Masohi dengan luas pemanfaatan lahan saat ini 1,6 hektar, dan akan masuk dalam tahapan pembebasan lahan dari masyarakat.

Dijelaskan, untuk proses konstruksi biasanya dimulai dari pengadaan tanah. Sementara timeline -nya akhir tahun ini masuk semester I awal Juni 2025 atau akhir Juni 2025 sudah tersedia lahan.

Kemudian, dilaporkan ke pusat dan mereka akan meeting untuk proses tender, akhir tahun itu sudah ditunjuk pelaksana konstruksi. 

"Kalau tidak ada kendala maka mungkin awal tahun depan 2026 sudah bisa berjalan. Kita butuh lahan yang cukup luas tapi karena kondisi keterbatasan lahan kita memanfaatkan lahan yang ada," terang Rendy.

Baca juga: Gerak Cepat PLN Manipa Atasi Gangguan Kelistrikan, Kini Masyarakat Tak Perlu Khawatir Listrik Padam

Baca juga: Ada Dugaan Rekayasa Penangkapan, Penyidik Ditnarkoba Polda Maluku Dilaporkan ke Propam

Diungkapkan, kapasitas listrik yang akan dialiri yakni 20 MW yang akan mengaliri Masohi dan Piru, jadi sudah termasuk dua kabupaten. 

Diakui, ada delapan tahapan pembangunan diantaranya, pendataan awal, sosialisasi, inventaris dan identifikasi, pengumuman, penilaian ganti kerugian, klarifikasi atau verifikasi, musyawarah, pemberian ganti rugi, dan terakhir yaitu sertifikasi. 

Saat ini, sudah masuk dalam tahapan sosialisasi, sehingga ia berharap masyarakat bisa kooperatif membantu pemerintah dalam proses pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat.

"Dalam proses pelepasan lahan, memang ada sebagian lahan yang masuk lahan pertuanan Kecamatan Amahai. Dan hal itu sudah disampaikan ke pak bupati," tuturnya.

Disampaikan, listrik sudah menjadi kebutuhan utama. Tentu, ketakutan masyarakat ialah dampak lingkungan, namun perlu diketahui bahwa setiap kegiatan ada plus minusnya. 

"Kondisi manajemen resiko, biasanya kami selalu meminimalisir. Kalau dampak karbon yang paling besar ialah PLTU batu bara, penggunaan mesin diesel dampaknya tinggi," imbuh dia. 

Pihaknya juga telah mengantongi dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). (*)