Program Makan Gratis, Prabowo Pilih Efisiensi Anggaran, Soeharto Potong Gaji Menteri dan Pejabat

Menurut Sri Mulyani, penghematan negara terutama dari kegiatan belanja di masing-masing Kementerian atau lembaga dapat lebih terkontrol.

Efisiensi di seluruh kementerian penting dilakukan. Untuk melihat dengan lebih detail kenapa, dan bagaimana, dan berapa banyak yang mereka habiskan.

"Termasuk yang mereka minta budget untuk program mereka serta untuk aktivitas kementerian," tuturnya.

Sri Mulyani berujar, pemerintah akan lebih kreatif untuk memperoleh pendapatan, sehingga beban APBN dapat lebih berkurang. Apalagi, Presiden Prabowo menargetkan ekonomi 8 persen.

"Untuk mencapai perkembangan yang lebih tinggi ini, tidak bisa hanya menggunakan beberapa alat yang paling penting adalah meningkatkan produktivitas Indonesia," imbuh Sri Mulyani.

Soeharto Potong Gaji Menteri dan Pejabat

Dibanding melakukan efisiensi dengan memotong anggaran kementerian/lembaga negara dan mengurangi transfer ke daerah sebagaimana yang dilakukan Prabowo, Soeharto saat itu lebih memilih memotong gaji menteri dan pejabat tinggi (eselon). 

Mengutip pemberitaan Harian Kompas yang terbit pada 18 Maret 1998 yang dirangkum dalam buku berjudul "Kita Hari Ini 20 Tahun yang Lalu", Menteri Sosial (Mensos) Siti Hardiyanti Rukmana mengatakan pemerintahan Presiden Soeharto butuh tambahan anggaran besar untuk membiayai program makan gratis. 

Menurut Tutut, sapaan akrabnya, program itu diberi nama program Kesetiakawanan Sosial, di mana dalam implementasinya, pemerintah memotong gaji bulanan semua menteri dan juga pejabat eselon I untuk disumbangkan untuk pembelian makan gratis. 

Tak hanya para menteri dan pejabat eselon, diungkapkan Tutut, gaji yang diterima Presiden Soeharto juga ikut dipotong untuk membiayai program Kesetiakawanan Sosial. 

"Bapak Presiden telah bersedia dipotong gaji pokok dan tunjangannya selama satu tahun penuh untuk disumbangkan dalam program ini," ucap Tutut kala itu.

"Menteri menteri pun bersedia dipotong gaji pokoknya selama satu tahun. Sementara pejabat eselon I dipotong sesuai kemampuannya," tambahnya. 

Selain memotong gaji para para menteri dan pejabat eselon I, Soeharto juga mencari tambahan pendanaan program Kesetiakawanan Sosial dengan menggalang dana dari para konglomerat. 

Tutut menguraikan, semua dana yang terkumpul itu akan dimasukan ke dalam rekening bank. 

Ia berjanji akan memberikan laporan keuangan setiap bulannya dari penggunaan dana program Kesetiakawanan Sosial sebagai transparansi untuk masyarakat.