Soroti Tunggakan Gaji di Disperindag Maluku, Ketua KNPI: Manajemen Buruk dan Kepemimpinan Lemah

TRIBUNAMBON.COM - Suasana politik di Provinsi Maluku memanas.  Kali ini, bukan hanya soal kebijakan pemerintah daerah yang menjadi sorotan, tetapi juga soal manajemen dan kepemimpinan di tingkat dinas.

Menyoal itu, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Maluku, Faisal Hayoto menilai persoalan tunggakan gaji puluhan karyawan Pasar Mardika adalah bagian kecil dari serangkaian permasalahan di tubuh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Maluku.

Dalam konferensi pers yang digelar di Ambon, Hayoto dengan tegas menyatakan bahwa permasalahan tunggakan gaji bukanlah sekadar masalah keuangan semata.

"Ini adalah cerminan dari sistem manajemen yang buruk dan kepemimpinan yang lemah di Disperindag," ujarnya, Minggu (9/12/2024).

Menurutnya, kondisi itu menjadi gambaran kegagalan Kepala Disperindag Maluku, Yahya Kotta.

Hayoto memaparkan kronologi permasalahan tunggakan gaji yang telah berlangsung cukup lama.  Ia menyebut bahwa para karyawan Pasar Mardika telah berulang kali memprotes dan menuntut pembayaran gaji yang tertunggak, namun hingga kini belum mendapatkan solusi yang memuaskan.

"Ini menunjukkan kurangnya empati dan kepedulian dari Kepala Disperindag terhadap nasib para karyawannya," kata Hayoto.

Baca juga: Soroti Tunggakan Gaji Karyawan Pasar Mardika, Ketua DPRD Maluku Sebut Yahya Kotta Khianati Rakyat

Baca juga: Hasil Pilwalkot Ambon 2024, Ini Rekap Lengkap Suara per Kecamatan

Selain persoalan gaji, Hayoto juga menyoroti kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan di Disperindag.

Hayoto pun menuntut agar Kotta membuka akses informasi seluas-luasnya kepada publik mengenai penggunaan anggaran, termasuk rincian belanja operasional dan penggajian karyawan.

"Ketidakjelasan penggunaan anggaran ini menimbulkan kecurigaan dan potensi penyimpangan yang harus segera diusut tuntas," tegasnya.
 
Lebih jauh, Hayoto mempertanyakan kualitas manajemen dan kepemimpinan Kotta secara keseluruhan.

Ia menilai bahwa Kotta gagal menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan adil bagi para karyawannya.

"Kepemimpinan yang lemah dan kurangnya pengawasan internal telah menyebabkan permasalahan ini membengkak dan berdampak buruk bagi para karyawan," tandasnya. (*)