Pemuda SBT Tolak Kunjungan Kerja Presiden Jokowi ke Maluku, Ini Alasannya

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Jenderal Louis

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (LSM PMPRI) Kabupaten Seram Bagian Barat akan menggelar aksi demontrasi guna menolak kunjungan kerja (Kunker) Presiden Jokowi.

Abdul Gafur Rusunley mengatakan LSM PMPRI SBT sudah menyiapkan kajian untuk disampaikan kepada Presiden.

"Kami sudah siapkan bahan kajian kami, apabila ditantang untuk berdiskusi di hadapan presiden, maka kami siap," katanya, Sabtu (28/9/2024).

Baca juga: Presiden Jokowi Dijadwalkan Kunker ke Maluku Awal Oktober 2024, Berikut Agendanya

Ditegaskan, aksi demontrasi akan terus bergulir jika Presiden tak ingin duduk mendengar suara hati masyarakat SBT.

"Jika Presiden tidak siap untuk berdiskusi maka selaku anak muda yang ingin menyuarakan kepentingan Maluku dan kepentingan rakyat Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Kami akan terus berdemonstrasi melakukan penolakan terhadap presiden Joko Widodo," tegasnya.

Dirinya memastikan akan memasukan surat pemberitahuan demonstrasi ke Polres SBT untuk mengamankan demonstrasi.

Tujuannya agar gerakan yang dilakukan tidak disusupi.

Aksi ini menyoak janji Presiden tentang Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan Ambon New Port (ANP) yang semula direncanakan dibangun di Maluku

Dia menilai Jokowi sudah menipu rakyat Maluku.

"Ini soal janji Presiden terhadap Maluku, terkait LIN dan ANP, dan janji itu harus ditepati, kami merasa Presiden Jokowi sudah menipu rakyat Maluku," tuturnya.

Selain menagih janji, dikatakan pihaknya mendesak Presiden agar segera mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Kabupaten Seram Bagian Timur.

Pasalnya, sesuai amanat UU NO 40 Tahun 2003, bahwa Ibu Kota SBT itu ada di dataran Hunimua Kacamatan Tutuk Tolu, bukan Kecamatan Bula, karna selama ini ibu kota SBT berdomisili d kecamatan Bula, 

"Juga terkait percepatan pembangunan kecamatan Kilmuri, dan Presiden harus mendatangkan lembaga KPK di SBT untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua pejabat-pejabat di Kabupaten Seram Bagian Timur. Karna SBT masuk kategori daerah rawan korupsi di Provinsi Maluku," tandasnya.