Diduga Ada 'Transaksi' Hingga Kasus Korupsi Mandeg di Tangan Kejati Maluku

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Jenderal Louis

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Penanganan kasus dugaan korupsi oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku memicu sekelompok mahasiswa menggelar aksi demonstrasi.

Kali ini oleh Persatuan Mahasiswa Pecinta Tanah Air Indonesia (PMPI) dan Aliansi Pemuda Indonesia Peduli Rakyat (APIPR).

Massa aksi mendatangi kantor Kejati Maluku sekitar pukul 11.00 WIT, Senin (22/7/2024).

Kepada TribunAmbon.com, Ketua DPW PMPI Maluku, Risman Solissa mengatakan, banyak kasus korupsi di Maluku yang mandeg hingga kini.

Soulissa pun menduga adanya transaksi antara pemerintah provinsi dengan Kejati.

Tidak dijelaskan lebih lanjut, namun dugaan tersebut yang membuat mandeg sejumlah kasus.

Baca juga: Sejumlah Kasus Korupsi Mandek, Mahasiswa Unjuk Rasa di Kejati Maluku

Baca juga: Tinggi Gelombang Capai 2,50 Meter, BMKG Ambon Keluarkan Peringatan Senin 22 Juli 2024

"Banyak masalah korupsi tidak dituntaskan dengan baik. Karena diduga ada kerja sama antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Kejaksaan Tinggi Maluku,"

Lanjutnya, salah satu kasus dugaan korupsi yang menjadi sorotan yakni kasus korupsi anggaran reboisasi dan Covid-19.

Namun, Penjabat Gubernur Maluku, Sadali IE hingga kini belum diperiksa.

"Banyak saksi sudah diperiksa terkait dengan kasus dugaan korupsi dana Covid-19 dan anggaran reboisasi yang melibatkan Sadali IE. Namun sampai saat ini Sadali tidak diperiksa," jelasnya.

Sebab itu, dirinya meminta agar Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) segera mencopot Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Agoes Soenanto Prasetyo.

"Kami minta dengan tegas untuk Kejagung mengganti kepala Kejaksaan Tinggi Maluku karena tidak becus dan tidak jelas menangani kasus korusi di Maluku," tegasnya. (*)