Pengawasan ke Maluku Tenggara, Komisi I Bahas Kamtibmas Pasca Pemilu 2024

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Megarivera Renyaan

LANGGUR, TRIBUNAMBON.COM - Komisi I DPRD Maluku, menggelar pengawasan ke Maluku Tenggara (Malra) Selasa (19/3/2024).

Komisi I diterima oleh PJ Sekda Nikodemus Ubro mewakili Pj Bupati Malra Jasmono, didampingi Kapolres AKBP Frans Duma juga Dandim 1503 Tual Kadek Muliarsa juga sejumlah staf ahli dan OPD teknis terkait juga Kepala Desa Langgur.

Pertemuan berlangsung di ruang rapat Kantor Bupati Malra.

Awali pertemuan Ketua Komisi I DPRD Maluku Amir Rumra menyampaikan sejumlah persoalan yang jadi agenda pengawasan.

Salah satunya, soal gangguan Kamtibmas yang terjadi di Malra pasca Pemilu 2024.

Baca juga: Ini Rekomendasi Lapak Kurma Berkualitas di Batu Merah-Ambon Lengkap dengan Harganya

"Ada beberapa agenda yang kami ingin tanyakan kepada Pemerintah Malra dan juga pihak kepolisian yang terkait dengan keamanan. Nah, untuk itu salah satu yang kami perlu koordinasikan dan mengecek terkait dengan masalah Kamtibmas di wilayah ini,” ungkapnya.

Dikatakan masalah Kamtibmas berimbas ke banyak hal pertama peredaran uang yang lesu kemudian inflasi yang semakin tinggi.

"Tentunya seperti yang telah disampaikan bahwa Malra termasuk dalam zona merah maka sudah seharusnya ada langkah antisipatif dari stakeholder keamanan dan Pemda," cecarnya.

Apalagi kondisi sebelum Pemilu, lanjutnya sudah ada letupan permasalahan keamanan, jadi dari pihak keamanan semestinya sudah ada deteksi dini ihwal permasalahan tersebut.

"Bahkan dari aspek adat melarang namun dilegalkan masyarakat dan biasa-biasa saja, seperti masalah sasi, hingga pemalangan jalan, banyak laporan yang kami terima terkait kondisi dan permasalahan tersebut," tandasnya.

Merespon hal tersebut, Pj Sekda mengatakan soal kondisi Kamtibmas, sasi hingga pemalangan jalan telah diselesaikan semua stakeholder pemerintahan.

Ia menyebutkan kondisi terkini terkait gangguan Kamtibmas yang terjadi selama perhelatan Pemilu 2024 serta langkah antisipatif yang telah dilakukan pemerintah daerah, Pj Bupati bersama jajaran forkopimda.

"Terdapat beberapa gangguan Kamtibmas diantaranya, Kamis 14 Maret 2024 terjadi saling serang antara sekelompok Pemuda Pokarina dan Perumda di samping Toko Tera, kemudian eskalasinya meningkat pada Pleno KPU tingkat Kabupaten dimana aksi unjuk rasa dan sasi pada beberapa fasilitas umum jadi kendala yang cukup berarti," ucapanya.

Juga, lanjutnya blokade jalan yang dilakukan masyarakat Langgur selama tiga, hari imbas dari dugaan teror yang diterima warganya, namun semuanya dapat diakhiri dengan baik.

Berkat arahan Pj Bupati Malra kepada saya untuk berkoordinasi dengan Camat Kei Kecil bersama Orangkay Langgur untuk membuka sejumlah akses jalan utama di Langgur, pada Minggu (15/3/2024) Pukul 16:00 WIT.

"Untuk situasi dan Kondisi Kamtibmas terkini, aman, kondusif dan terkendali," pungkasnya. (*)