Penerimaan Siswa Baru

Meski Diakui Merepotkan, Nadiem Makarim Tetap Terapkan Sistem Zonasi dalam PPBD

Meskipun bukan kebijakan darinya, saat itu Nadiem merasa perlu untuk mengimplementasikan sistem zonasi. Dia mengakui bahwa kebijakan tersebut harus d

Editor: Adjeng Hatalea
Dok. Kemendikbud
SISTEM ZONASI: Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim merasa perlu melanjutkan implementasi sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). 

TRIBUNAMBON.COM - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim merasa perlu melanjutkan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Nadiem, setiap tahun merepotkan dirinya, namun penting untuk diterapkan.

"Itu zonasi, kebijakan zonasi itu bukan kebijakan saya (tapi) itu kebijakan sebelumnya, Pak Muhadjir (red: Muhadjir Effendy)," ujarnya, dilansir dari Kompas.com, Minggu (30/7/2023).

"Tapi itu kita sebagai satu tim merasa ini adalah suatu kebijakan yang sangat penting, yang sudah pasti bakal merepotkan saya. Saya kena getahnya setiap tahun karena zonasi," imbuh dia.

Muhadjir Effendy adalah mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 2016-2019.

Alasan Nadiem terapkan sistem zonasi

Meskipun bukan kebijakan darinya, saat itu Nadiem merasa perlu untuk mengimplementasikan sistem zonasi.

Dia mengakui bahwa kebijakan tersebut harus dilanjutkan karena penting.

Pasalnya, sistem zonasi mampu mengatasi kesenjangan.

Dahulu, banyak ibu-ibu yang mendaftarkan anaknya masuk les agar bisa masuk dalam sekolah favorit.

Belum lagi, ada pula anak-anak yang secara ekonomi tidak mampu harus membayar sekolah swasta karena tidak lolos masuk negeri.

Baca juga: Penjelasan Nadiem Makarim soal Marketplace Guru, Sebuah Wadah yang Rencana Diterapkan di 2024

"Nah, itu salah satu contoh di mana continuity itu sangat penting. Jadi ada berbagai macam kebijakan yang sebelumnya ada yang kita dorong, yang kita lanjutkan dan itu enggak masalah," kata Nadiem.

Diberitakan sebelumnya, kebijakan sistem zonasi bertujuan untuk pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas.

Kebijakan ini juga akan menghilangkan stigma sekolah favorit.

Namun, Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbudristek Iwan Syahril mengatakan bahwa perubahan tersebut membutuhkan waktu.(*)

 

(Kompas.com / Alinda Hardiantoro / Sari Hardiyanto)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved