Lapak Terminal Mardika

Wakil Rakyat Siap Bentuk Panitia Kerja Usut Pembangunan Lapak di Terminal Mardika

Komisi III DPRD Kota Ambon siap membentuk panitia kerja untuk mengusut pembangunan lapak di Terminal Mardika Ambon.

|
Mesya
Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Margaretha Siahay saat diwawancarai terkait pembangunan lapak di Terminal Mardika Ambon, Kamis (23/2/2023). 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Komisi III DPRD Kota Ambon siap membentuk panitia kerja untuk mengusut pembangunan lapak di Terminal Mardika Ambon.

Langkah itu diambil sebagai bentuk perhatian serius untuk mengusut siapa yang ada dibalik pembangunan lapak oleh PT. Bumi Perkasa Timur (BPT) dimaksud.

"Karena dari hasil rapat kita dengan Dishub dan Diperindag baik provinsi maupun Kota Ambon, mereka tidak mengetahui adanya pembangunan tersebut. Makanya kita akan bentuk panitia kerja guna mengusut persoalan ini," kata Margaretha di Ambon, Kamis (23/2/2023).

Selain itu, pihak komisi juga merekomendasikan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dan Pemkot Ambon untuk segera turun tangan dan menghentikan pekerjaan pembangunan lapak tersebut.

Baca juga: Chatime Ruko Diponegoro Ambon Buka Lowongan Kerja, Pendidikan SMA/SMK, Buka Sampai 28 Februari 2023

"Prinsipnya yang menjadi kewenangan Pemkot Ambon, akan tetap kami pertahanakan. Karena disana ada rakyat kita dan juga penarikan retribusi dan lainnya," paparnya.

Politisi Golkar itu mengaku, dalam waktu dekat, komisi pun akan mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sekaligus dengan pihak PT. BPT untuk membahas persoalan ini lebih lanjut.

"Hari ini kita seharusnya rapat bersama PT. BPT. Hanya saja direkturnya tidak hadir. Nah, kami akan mengundang ulang supaya kita bisa mendengar penjelasan mereka," ucapnya.

Lanjutnya, jika PT. BPT kembali absen dengan undangan komisi, maka komisi yang akan turun langsung ke lokasi pengerjaan dengan meminta diback up pihak kepolisian dan OPD terkait guna menghentikan pengerjaan tersebut.

"Ini dapur kita. Kita harus tahu setiap pekerjaan yang dilakukan di wilayah kita. Jika kemudian undangan kami ke PT BPT kembali tidak direspon, maka kita akan turun langsung menghentikan pengerjaannya," tandasnya.

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved