DUH, Kinerja 3 Penjabat Kepala Daerah di Maluku Dinilai Buruk, Termasuk PJ Bupati Buru

TRIBUNAMBON.COM  - Kinerja tiga Penjabat Kepala Daerah di Maluku masuk dalam kriteria kurang atau buruk.

Tiga penjabat kepala daerah yang dinilai buruk itu, di antaranya Pj Bupati Buru Djalaludin Salampessy, Pj Bupati Maluku Tengah Muhamat Marasabessy dan Pj Bupati Kepulauan Tanimbar.

Hal tersebut setelah Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi penilaian kinerja penjabat kepala daerah untuk triwulan pertama tahun 2022.

Dari data Kemendagri sebanyak 16 kabupaten di Indonesia yang kinerja penjabat kepala daerahnya masuk kriteria kurang.

Pj Bupati Buru Djalaludin Salampessy hanya mendapatkan skor 9 atau 35,1 persen, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan skor penilaian 4 atau 14,3 persen.

Sementara tak ada penjabat daerah di Maluku yang masuk kategori baik.

Penjabat kepala daerah lainnya masih dalam kategori cukup.

Mereka di antaranya Penjabat Walikota Ambon, Bodewin Wattimena dengan skor penilaian 23 atau 82,1 persen, Penjabat Bupati Seram Bagian Barat, Andi Chandra Asaduddin memiliki skor penilaian 20 atau 71,4 persen.

Diketahui, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengevaluasi 71 Penjabat (Pj) kepala daerah yang telah dilantik dan jatuh tempo masa evaluasinya. Adapun evaluasi Pj kepala daerah ini dilakukan per tiga bulan sekali atau per triwulan.

Indikator Penilaian

Dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Penjabat Kepala Daerah yang berlangsung secara virtual pada Selasa (20/12/2022), Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir Balaw membeberkan tiga bidang penilaian yang menjadi dasar evaluasi.

Pertama, bidang pemerintahan. Berdasarkan data yang dikantongi pihaknya, belum seluruh Pj kepala daerah melakukan perubahan terhadap layanan publik. Selain itu, seluruh Pj kepala daerah juga belum seluruhnya mengalokasikan anggaran untuk dukungan Pemilu 2024.

“Khususnya yang APBD-nya kecil, kalau disekaliguskan dipotong di 2024 maka pada tahun 2024 tidak akan ada pembangunan, ini harus dicicil 2023, kemudian 2024,” kata Tomsi Tohir.

Kedua, bidang pembangunan yang meliputi 5 aspek dari 10 indikator pembangunan. Untuk aspek ini, Irjen Kemendagri memberikan catatan serius bagi Pj kepala daerah yang belum mengoptimalkan realisasi anggaran, serta belum melakukan langkah-langkah kebijakan pengendalian inflasi.

“Tolong dipahami cara penilaian ini, selain daripada yang memaparkan yang bukan seremonial, hanya foto-foto, tidak. Tetapi betul-betul kegiatan yang berkaitan dengan aspek penilaian, kemudian memberikan data dukungannya, ini yang kita hitung,” tuturnya.