Breaking News:

Pahlawan Maluku

Dinas Sosial Provinsi Maluku Dinilai Tak Serius Usulkan A.M Sangadji Jadi Pahlawan Nasional

Dinsos Maluku saat pertemuan di ruang Komisi membahas kelanjutan proses pengusulan A.M Sangadji

Penulis: Tanita Pattiasina | Editor: Fandi Wattimena
TribunAmbon.com/ Tanita Pattiasina
Rapat bahas pengusulan A.M Sangadji menjadi Pahlawan Nasional Indonesia, di DPRD Maluku, Rabu (7/12/2022) 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Dinas Sosial Provinsi Maluku dinilai tak serius dalam proses pengusulan Abdoel Moethalib (AM) Sangadji menjadi Pahlawan Nasional Indonesia.

Pasalnya, salah satu syarat pengusulan Pahlawan Nasional yakni Seminar Nasional, yang dianggarkan Rp 143 juta kini tak tahu harus didapat dari mana.
Padahal sebelumnya, disebutkan anggaran tersebut akan dialokasikan dari Perkada, namun ternyata tak jadi.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Elviana Pattiasina pun mencerca Dinsos Maluku saat pertemuan di ruang Komisi membahas kelanjutan proses pengusulan AM Sangadji sebagai Pahlawan Nasional, Rabu (7/12/2022).

“Kalau kami bilang Pemerintah tidak serius ya harus terima, kalau betul merasakan perjuangan seorang AM Sangadji ya harus terima. Ini yang kami nilai. Hanya Rp 143 juta kok tidak bisa difasilitasi oleh dinas,” kata Pattiasina.

Lanjutnya, proses pengusulan AM Sangadji jadi pahlawan Nasional sudah bertahun-tahun dan Seminar Nasional harus dilakukan.

Tapi Dinas Sosial malah menyuruh keluarga keturunan AM Sangadji untuk membuat proposal dan meminta dana ke Pemerintah.

Baca juga: Miris, Anggaran Seminar Nasional dalam Pengusulan A.M Sangadji Jadi Pahlawan Nasional Nihil

Baca juga: Pernah Jatuh, Igo Bangkit Bermodal Sepatu Bermerek Harga Miring

“Masa untuk kepentingan Negara, untuk daerah ini, Rp 143 juta tidak bisa difasilitasi. Ini harusnya sudah jadi agenda, bukan agenda dadakan, kita sudah berproses lama. Masa Kepala Dinas Sosial malah menyuruh keluarga buat proposal. AM Sangadji itu bukan hanya milik keluarga, tapi juga masyarakat Maluku bahkan Indonesia. Dinas seharusnya yang mencari uang bukan keluarga,” sesalnya.

Dalam rapat tersebut, Pattiasina menilai Pemerintah Daerah memihak, lantaran anggaran untuk Jambore PKK senilai Rp 4,3 Milyaran bisa disetujui.
Sedangkan, anggaran RP 143 juta bagi salah satu tokoh penting Indonesia itu tak bisa diperjuangkan.

“Kalau kami bilang Pemerintah tidak serius ya harus terima, kalau betul merasakan perjuangan seorang AM Sangadji ya harus terima. Ini yang kami nilai. Hanya Rp 143 juta kok tidak bisa difasilitasi oleh dinas. Itu yang Jambore PKK yang RP 4,3 milyaran yang tidak ada untungnya itu bisa, itu untuk apa. Tapi perjuangan Maluku untuk AM Sangadji kok tidak,” tegasnya. (*)

Sumber: Tribun Ambon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved