Breaking News:

Kasus Korupsi di Maluku

Polisi Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Dana Covid-19 di Kepulauan Aru, Ini Modusnya

Polisi tetapkan tiga tersangka kasus dugaan korupsi Dana Covid-19 di Kepulauan Aru, Maluku.

ist
Polres Kepulauan Aru menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi anggaran Covid-19 di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru, Kamis (1/12/2022) 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Alfin Risanto

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Polisi tetapkan tiga tersangka kasus dugaan korupsi Dana Covid-19 di Kepulauan Aru, Maluku.

Ketiganya adalah MG (Penyedia), CR (PPK) dan DH (KPA).

Kapolres Kepulauan Aru AKBP Dwi Bachtiar mengatakan ketiganya kini telah ditahan di Rumah Tahanan Polres Kepulauan Aru.

Dugaan korupsi ini lanjutnya, terlihat darirealisasi anggaran Covid-19 di Kepulauan Aru.

Dimana, Dana Covid-19 yang dikucurkan untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru sebesar Rp 60 miliar, sementara dari laporannya yang direalisasikan sebesar Rp 41 miliar untuk 21 OPD.

Namun data Dinas Kesehatan pada saat itu, Kabupaten Kepulauan Aru masih dalam Zona Hijau.

"Setelah BPKP Maluku telah melakukan audit investigasi dan mendapatkan temuan indikasi kerugian keuangan negara untuk 5 OPD," ," kata Dwi Bachtiar kepada awak media, Kamis (1/12/2022)

Sedangkan untuk 16 OPD lainnya masih dalami proses penyelidikan.

Baca juga: Desakan agar Kejaksaan Ungkap Dugaan Korupsi Dana Covid-19 di Kabupaten Maluku Tenggara Menguat

5 OPD yang terindikasi melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran covid-19 yaitu Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

"Kemudian dari hasil lidik keterangan ahli LKPP dan hasil BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, kami laksanakan gelar perkara dan menaikan status untuk 5 OPD tersebut ke tahapan penyidikan," ungkapnya.

Setelah status dinaikan, tim penyidik kemudian melakukan pemeriksaan saksi, melakukan penyitaan terhadap dokumen, melakukan pemeriksaan terhadapat Ahli LKPP dan telah meminta kepada BPKP melakukan perhitungan kerugian negara untuk 5 OPD tersebut.

"Syukur pada tanggal (18/11/ 2022) BPKP perwakilan Provinsi Maluku telah mengeluarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara untuk Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru," jelasnya.

Sedangkan untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Aru menyusul nantinya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved