Breaking News:

APBD 2023

DPRD Malteng Sahkan APBD 2023 Sebesar Rp 1,7 Triliun

Penetapan tersebut berlangsung dalam paripurna ke-5 yang digelar DPRD Maluku Tengah, di Ruang Sidang Utama DPRD setempat,

Penulis: Lukman Mukadar | Editor: Adjeng Hatalea
TribunAmbom.com/Lukman
DPRD Maluku Tengah Gelar Paripurna Penetapan APBD 2023 di Gedung Rakyat Maluku Tengah, Masohi, Rabu (30/11/2022). 

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Lukman Mukaddar

MASOHI, TRIBUNAMBON.COM - Setelah melalui beberapa tahapan pembahasan, DPRD Kabupaten Maluku Tengah akhirnya resmi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Maluku Tengah tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.730.657.049.000.

Penetapan tersebut berlangsung dalam paripurna ke-5 yang digelar DPRD Maluku Tengah, di Ruang Sidang Utama DPRD setempat, Rabu dini hari, (30/11/2022).

Sebelum persetujuan batang tubuh RAPBD menjadi APBD 2023, semua Fraksi di DPRD menyetujui pembahasan R APBD 2023 pada tingkat komisi-komisi bersama mitra.

Wakil Ketua DPRD Malteng, Herry Men Carl Haurissa mengatakan penetapan anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah yang merupakan sebuah dokumen resmi yang menghimpun semua program dan kegiatan yang dikelola oleh masing-masing OPD yang berapiliasi langsung dengan sistem, aturan dan tata cara pengelolaan keuangan, guna membiayai semua urusan wajib dan pilihan yang terinklup masuk.

"Urusan wajib dan pilihan dalam bentuk program dan kegiatan  pembangunan dan rutin, dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di Bumi Pamahanunusa yang kita cintai ini, dengan total anggaran yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023, Berjumlah Rp 1.730.657.049.000," ujar Haurissa.

Baca juga: Terima RAPBD 2023, Ini Dua Catatan Fraksi Hanura tuk Pemda SBB

Sebelumnya, Haurissa mengatakan penyampaian kata akhir fraksi-fraksi Atas Pembahasan  RAPBD Tahun Anggaran 2023, yang dalam tahapannya telah melalui suatu proses pembahasan di tingkat Komisi-komisi sebagai  bentuk kebijakan yang ditetapkan secara bersama.

"dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dimana, kewajiban DPRD sesuai konstitusi untuk melakukan sebuah proses pengawasan terkait dengan kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kebijakan anggaran, yang berapiliasi langsung terhadap pengelolaan keuangan daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di bumi Pamahanunusa yang kita cintai ini," tukasnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved