Breaking News:

RAPBD 2023

APBD Provinsi Maluku Tahun 2023 Ditetapkan Senilai Rp 3,02 Triliun

Pengesahan RAPBD tahun 2023 dilakukan saat Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian kata akhir Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang RAPBD Malu

Penulis: Tanita Pattiasina | Editor: Adjeng Hatalea
TribunAmbon.com / Tanita
MALUKU: Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Melkianus Sairdekut saat dikonfirmasi wartawan terkait RAPBD Maluku tahun 2023, Kamis (1/12/2022). 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - DPRD dan Pemerintah Provinsi Maluku telah sepakat, menyetujui dan menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R APBD) tahun 2023 meliputi pendapatan daerah sebesar Rp 3, 02 Triliun.

Pengesahan APBD tahun 2023'>R APBD tahun 2023 dilakukan saat Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian kata akhir Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang R APBD Maluku Tahun 2023 yang turut dihadiri Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno di Baileo Karang Panjang Ambon, Rabu (30/11/2022) malam.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Melkianus Sairdekut saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (1/12/2022).

“Penetapan APBD tahun 2023'>R APBD tahun 2023 telah disahkan dalam posisi RP 3,02 sekian dari aspek pendapatan. Karena itu melalui seluruh dinamika, Pemerintah Provinsi Maluku dan DPRD Maluku untuk kali ini menentukan R APBD sesuai dengan waktu yang ditentukan,” kata Sairdekut.

Lanjutnya, delapan Fraksi di DPRD Provinsi Maluku pun telah menyetujui R APBD tersebut.

“Dan dalam segala perdebatan dan perbincangan, berakhir dengan 8 fraksi menyatakan persetujuan R APBD dengan seluruh catatan,” tambah Sairdekut.

Setelah disahkan, maka Pemerintah Daerah akan mengirim ke Kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi RAPBD Maluku tahun 2023.

Baca juga: Petugas Lapas Ambon Razia Kamar dan Geledah Tahanan, Ini yang Ditemukan

“Setelah penetapan tadi malam, akan ada evaluasi oleh Pemda yang akan dikirim ke Kementerian dalam Negeri dalam waktu 3 hari akan dievaluasi ke kemendagri terhadap seluruh yang kita tetapkan dalam APBD tahun 2023'>R APBD tahun 2023,” jelasnya.

Diakuinya, ada beberapa kebutuhan yang ingin disampaikan DPRD, namun belum semua dapat terakomodir.

Sairdekut berharap, penetapan APBD tahun 2023'>R APBD tahun 2023 ini dapat mengakomodir pembangunan-pembangunan prioritas di Maluku.

Termasuk juga menunaikan kewajiban membayar hutang cicilan pokok dari SMI yang mencapai Rp 136 Miliar.

“Memang dari aspek materi, dalam seluruh rangkaian rapat yang dilakukan ada kebutuhan yang ingin disampaikan oleh seluruh anggota DPRD dan Badan Anggaran untuk dipenuhi tetapi memang masih terkendala dengan keterbatasan sumber daya keuangan di Pemerintah Provinisi. Karena itu poin penting adalah memastikan skala prioritas dalam jangka menengah daerah itu terakomodasi di APBD 2023,” tandasnya.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved