Breaking News:

Kekerasan Seksual

Saidna Minta Pemkot Ambon Segera Bangun Rumah Aman bagi Korban Kekerasan Seksual

Menurutnya, para korban yang mengalami kekerasan seksual, patut ditangani dengan baik. Sehingga, perhatian khusus dari pemerintah terutama dinas terk

Penulis: Mesya Marasabessy | Editor: Adjeng Hatalea
TribunAmbon.com / Mesya
AMBON: Anggota Komisi I DPRD Kota Ambon, Saidna Azhar bin Tahir saat diwawancarai terkait maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, Rabu (26/10/2022). 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Anggota Komisi I DPRD Kota Ambon, Saidna Azhar bin Tahir meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon segera bangun rumah aman bagi korban kekerasan seksual.

“Sekarang marak terjadinya kekerasan seksual terutama terhadap perempuan dan anak-anak. Dengan demikian, kami mendorong pemerintah kota untuk bisa melakukan atau mengadakan yang namanya rumah aman,” kata Saidna kepada wartawan, Rabu (26/10/2022).

Menurutnya, para korban yang mengalami kekerasan seksual, patut ditangani dengan baik.

Sehingga, perhatian khusus dari pemerintah terutama dinas terkait agar dapat melihat persoalan ini secara baik.

“Maksimalkan infrastruktur untuk para korban dengan adakan rumah aman. Karena rumah aman ini berfungsi untuk memulihkan dariapda para korban kekerasan seksual tadi. Baik bisa ditangani secara medis, dan secara psikologis di situ,” ujarnya.

Ia mengatakan, dengan adanya perhatian khusus dari Pemkot Ambon, maka para korban kekerasan seksual ini, terutama anak-anak, bisa tumbuh dengan baik seperti anak-anak lain pada umumnya.

“Karena kita melihat faktanya banyak korban daripada pelecehan seksual itu tidak gampang pulih, bahkan mereka harus dirawat, harus dibina menatalnya, itu bahkan bisa lebih dari satu bulan bahkan berbulan-bulan,” ungkapnya.

Saida berharap, pemerintah Kota Ambon, selaku instansi yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya, bisa segera mengadakan rumah aman.

Baca juga: Pemkot Ambon Usulkan 1.945 Tenaga Honorer jadi PPPK

“Jangan sampai masuk dalam kategori melanggar hak asasi manusia, karena korban tidak diperhatikan oleh pemerintah selaku instansi yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya,” tandas Saidna.

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa (DP3AMD) Kota Ambon, sejak tahun 2017 kasus kekerasan terhadap perempuan berjumlah 13 kasus, 2018 34 kasus, 2019 40 kasus, 2020 55 Kasus, 2021 59 kasus, dan hingga Mei 2022 21 Kasus.

Sementara untuk jumlah kasus kekerasan terhadap anak, pada 2017 berjumlah 21 kasus, 2018 28 kasus, 2019 85 kasus, 2020 60 kasus, 2021 90 kasus, dan 2022 38 kasus.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved