Breaking News:

Kuota BBM

ESDM Maluku Akui Tak Semua Kabupaten dan Kota Serahkan Kuota Kebutuhan BBM

Tiap daerah harus mengusulkan kebutuhan BBM tersebut ke Dinas ESDM yang nantinya disampaikan ke Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas (BPH Migas).

Penulis: Tanita Pattiasina | Editor: Adjeng Hatalea
TribunAmbon.com / Tanita
MALUKU: Rapat bersama DPRD Maluku dengan ESDM Maluku, TNI Polri, Pertamina terkait pengawasan dan Kuota BBM di Maluku, Rabu (12/10/2022). 

 Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Maluku, Abdul Haris mengatakan kesulitan menagih kuota kebutuhan BBM)'>Bahan Bakar Minyak ( BBM) di 11 kabupaten/kota di Maluku.

Hal ini menyusul tak ada Dinas ESDM di tiap Kabupaten Kota di Maluku.

Abdul Haris mengatakan tiap tahun tak semua kabupaten/kota di Maluku mengirimkan jumlah kebutuhan BBM mereka.

“Kewenangan pengawasan BBM ini sudah tidak di kabupaten kota sehingga kami mengaku kesulitan koordinasi. Kita juga telah menyurati Kabupaten Kota tuk mengirimkan kuota supaya mudah, namun untuk diketahui tiap tahun itu tak semua Kabupaten Kota itu mengirim data ke Kami,” kata Abdul Haris saat rapat bersama DPRD Maluku, Rabu (12/10/2022).

Dijelaskannya, permintaan kuota BBM itu untuk seluruh kebutuhan baik Rumah Tangga, trasnportasi dan lainnya.

Tiap daerah harus mengusulkan kebutuhan BBM tersebut ke Dinas ESDM yang nantinya disampaikan ke Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas (BPH Migas).

Berdasarkan rekomendasi kebutuhan itulah kemudian BPH Migas akan mengeluarkan surat edaran besaran kuota BBM yang harus disalurkan PT Pertamina.

Baca juga: Pengemudi Speedboat di Tulehu Keluhkan Larangan Pembelian BBM Pakai Jeriken

“Ada estimasi untuk Rumah Tangga, untuk kelautan, transportasi dan lainnya, ini harus sesuai,” tambah Haris.

Haris menambahkan, saat ini ESDM Maluku telah meminta salah satu unsur di pemerintahan tiap daerah untuk membantu mencatat kebutuhan kuota BBM yakni Asisten Perekonomian tiap kaupaten/kota.

Dia berharap, hal ini dapat memudahkan koordinasi untuk mencatat kuota di tiap daerah.

“Jadi Kita minta asisten perekonomian Kabupaten Kota untuk kooordinir tentang kuota yang dibutuhkan daerahnya masing-masing. Karena memang daerah yang tau seberapa besar kuota yang dibutuhkan mereka,” tandas Haris.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved