Breaking News:

Sidang Richard Louhanapessy

Kronologis Amri Suap Eks Wali Kota Ambon, Ternyata Sepengetahuan Pimpinan Alfamidi Ambon

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK RI, Taufiq Ibnugroho dalam dakwaannya menyebut terdakwa Amri mentransfer uang bertahap ke Louhenapessy sebesar Rp 500 ju

Penulis: Tanita Pattiasina | Editor: Adjeng Hatalea
TribunAmbon.com / Tanita
AMBON: Persidangan kasus suap izin prinsip pembangunan Cabang Retail Alfamidi di Ambon secara daring, Kamis (29/9/2022). 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amri didakwa telah menyuap mantan Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy (berkas perkara terpisah) demi izin prinsip pembangun cabang retail Alfamidi di Ambon.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK RI, Taufiq Ibnugroho dalam dakwaannya menyebut terdakwa Amri mentransfer uang bertahap ke Louhenapessy sebesar Rp 500 juta.

Pengiriman ratusan juta itu bahkan diketahui oleh Solihin selaku Kuasa Direksi PT. Midi Utama Indonesia (MUI) Tbk, Wahyu Somantri selaku Deputy Branch Manager PT MUI cabang Ambon, dan Nandang Wibowo selaku License Manager PT MUI Cabang Ambon.

“Atas sepengetahuan Solihin, Wahyu Somantri dan Nandang Wibowo, setelah Terdakwa menerima uang terkait pengurusan izin tersebut dan setelah izin prinsip terbit, selanjutnya Terdakwa memberikan uang secara bertahap sejumlah seluruhnya Rp500 juta kepada Richard Louhenapessy selaku Walikota Ambon melalui Andrew Erin Hehanussa (berkas perkara terpisah),” kata JPU dalam persidangan, Kamis (29/9/2022).

JPU menyebut, kasus suap ini bermula pada tahun 2019 dimana PT MUI berencana mengembangkan usaha retail dengan membangun gerai Alfamidi di Ambon.

Untuk pembangunan tersebut diperlukan izin prinsip dari Louhenapessy yang menjabat sebagai Wali Kota Ambon saat itu.
Solihin kemudian atas masukan GM License PT MUI menunjuk terdakwa Amri untuk membantu mengingat Amri ternyata berpengalaman mengurusi perizinan Alfamidi di Kota lain.

Atas hal itu, Solihin lalu menyampaikan ke Wahyu Somantri dan terdakwa mengajukan biaya Rp 125 juta untuk pengurusan izin.

“Kemudian terdakwa bertemy Nandang Wibowo dan mengenalkan Muhammad Junaries Kabag Humas Pemprov Maluku yang dapat membantu pengurusan izin prinsip dari Richard Louhenapessy,” tambah JPU.

Setelah itu, Richard Louhenapessy, Andrew Erin Hehanussa, terdakwa dan Nandang Wibowo dan Muhammad Junaries bertemu.

Louhenapessy kemudian memerintahkan Hehanussa untuk berkoordinasi dengan terdakwa.

“Bahwa pada tanggal 23 Juli 2019, PT MUI mengajukan permohonan prinsip pendirian sebanyak 27 gerai Alfamidi di Ambon sebagaimana surat nomor 306/MUI/TG/V/2019, kemudian surat itu diserahkan terdakwa ke Hehanussa melalui Junaries,” lanjut JPU.

Selaku Wali Kota Ambon, Louhenapessy lantas menerbitkan surat nomor: 644.1/5930/SETKOT tanggal 23 Juli 2019 perihal persetujuan prinsip pembangunan toko mini market Alfamidi.

“Surat itu dikeluarkan ternyata tanpa adanya kajoan dari dinas terkait,” imbuh JPU.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved