Breaking News:

Korupsi di Maluku

Tak Terima Vonis Hakim tuk PJ. Kades Negeri Administrasi Rukun Jaya – Bula, Jaksa Ajukan Banding

Kuasa Hukum Pejabat Pejabat Kepala Desa Negeri administratif Rukun Jaya, Herberth Dadiara mengatakan pemberitahuan banding telah resmi diterimanya.

Penulis: Tanita Pattiasina | Editor: Fandi Wattimena
TribunAmbon.com/ Tanita Pattiasina
Kuasa Hukum Pejabat Pejabat Kepala Desa Negeri administratif Rukun Jaya, Herberth Dadiara, Rabu (28/9/2022) 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur (SBT) resmi ajukan banding atas vonis majelis hakim bagi Pejabat Kepala Desa Negeri administratif Rukun Jaya, Kecamatan Bula Barat, SBB, Muhammad Rasmin Sulla.

Kuasa Hukum Pejabat Pejabat Kepala Desa Negeri administratif Rukun Jaya, Herberth Dadiara mengatakan pemberitahuan banding telah resmi diterimanya.

"Selaku kuasa hukum kami sudah menerima surat pemberitahuan resmi dari JPU Kejari SBT ke panitera pengadilan Tipikor Ambon dan kami juga sudah menerima rilis bandingnya dari pengadilan," kata Dadiara kepada TribunAmbon.com, Rabu (28/9/2022).

Dadiara menambahkan, JPU tak terima pasal yang dikenakan majelis hakim lantaran berbeda dengan apa yang dituntutkan.

JPU menuntut Sulla dengan pasal 2 ayat (1) UU RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara dalam vonis hakim terbukti melanggar pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga dihukum empat tahun penjara.

“Pekan lalu majelis hakim menjatuhkan vonis empat tahun penjara, denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan dan uang pengganti sebesar Rp721,17 juta subsider dua tahun penjara dan klien kami melanggar pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tambahnya.

Baca juga: Total 255 Lubang di Jalanan Pusat Kota Ambon, BPJN Maluku Pastikan Segera Ditangani

Baca juga: Jadwal Kapal Maluku; Malam ini Kapal Permata Obi Tujuan Maluku Utara Diberangkatkan

Lanjutnya, pihaknya tengah mempersiapkan kontra memori banding atas banding yang diajukan JPU.

Diketahui, sebelumnya dalam dakwaan JPU disebutkan Negeri Administratif Rukun Jaya pada tahun 2019 mendapat alokasi dana desa sebesar Rp980 juta.

Anggaran tersebut diperuntukkan untuk membangun sejumlah fasilitas seperti pembuatan sumur dan bak penampung air bersih.

Namun pengerjaan proyek ini tidak rampung karena tidak ada saluran pipa ke rumah-rumah warga.

Selain itu, pengadaan lampu jalan tenaga surga sebanyak 10 unit, pemasangan instalasi listrik di 10 unit rumah warga dan pengadaan gerobak bakso untuk program pemberdayaan juga tak berjalan.

Akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan laporan hasil audit perhitungan keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten SBT tahun 2019, kerugian keuangan Negara sebesar Rp715,4 juta.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (*)

Sumber: Tribun Ambon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved