Breaking News:

Ambon Hari Ini

Perwali Pajak Resmi Diberlakukan, Izin Usaha Bakal Dicabut Jika Tak Bayar Pajak

Kepala DPPRD kota, Rolex de Fretes mengungkapkan, Perwali ini dititik beratkan pada penekanan sanksi apabila pelaku usaha seperti pemilik hotel,

Penulis: Mesya Marasabessy | Editor: Fandi Wattimena
TribunAmbon.com/ Mesya Marasabessy
DPPRD Kota Ambon sosialisasi Perwali Nomor 24 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak daerah dengan sistem menghitung pajak sendiri, Rabu (28/9/2022). 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Dinas Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah (DPPRD) Kota Ambon mulai berlakukan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 24 Tahun 2022, tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak daerah dengan sistem menghitung pajak sendiri.

Kepala DPPRD kota, Rolex de Fretes mengungkapkan, Perwali ini dititik beratkan pada penekanan sanksi apabila pelaku usaha seperti pemilik hotel, pemilik restaurant, pemilik tempat hiburan, dan penyelenggaa tempat parkir, lalai dan acuh terhadap aturan yang telah dituangkan di dalam perwali.

“Perwali No 24 Tahun 2022 ini adalah suatu perwali yang menitik beratkan di penerapan sanksi,” ungkap de Fretes, Rabu (28/9/2022).

Lanjutnya, melalui Perwali ini, diharapkan semua pelaku usaha dapat taat terhadap aturan.

Salah satunya yakni pengoperasian tapping box yang telah dipasangkan sehingga DPPRD dapat merekam catatan transaksi objek wajib pajak.

“Pemerintah hanya minta dari bapak ibu bantu mempergunakannya. Intinya, setiap transaksi. Ketika lampu mati, transaksi harus dicatat dan di laporkan. Kita bisa pantau di dashboard,” ungkapnya.

Baca juga: Tumpukan Sampah di Tanjakan 2000 Ambon Menggunung Hingga Meluber ke Jalan Raya

Baca juga: Hati-hati Melintas di Kota Ambon, Banyak Jalan Berlubang

Ia menambahkan, apabila ada pelanggaran yang terjadi maka pihaknya akan memberikan tahapan teguran pada para pelaku usaha, bahkan sampai dengan penjabutan ijin usaha.

Para pelaku usaha juga bakal dikenakan denda 200 persen jika terbukti ada yang tidak mengoperasikan tapping box.

“Kita ini kan sementara mengejar target pajak di tahun ini 113 Miliar. Sehingga, kalau ditemukan petugas bahwa alat yang kita kasih sengaja tidak melaksanakannya, itu bapak ibu jangan marah itu didenda 200 persen. Kalau kita turun ke objek yang bersangkutan, masih saja dia lakukan yang sama, bukan lagi 200 persen, kita tutup sementara, masih terjadi kita cabut ijin dan tidak bisa buka usaha lagi karena

Sumber: Tribun Ambon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved