Breaking News:

Pajak

Gedung Jakarta Baru Depan Polda Maluku Disegel Karena Belum Bayar Pajak

Gedung Jakarta Baru di depan Polda Maluku disegel karena belum bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh pihak perusahaan.

Mesya
Pemasangan plang KPK di Gedung Jakarta Baru depan Polda Maluku, Selasa (27/9/2022) sore. 

Laporan Wartawan Tribun Ambon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Kantor Jakarta Baru Group (JBG) yang berada di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, disegel Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dan Pemkot Ambon.

Penyegelan gedung yang berhadapan tepat dengan Polda Maluku ini buntut dari belum dibayarnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh pihak perusahaan.

Ketua Tim Kordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI Wilayah Maluku dan Papua, Dian Ali mengatakan, pendampingan KPK ke Kota Ambon dalam rangka kepatuhan wajib pajak sejumlah perusahaan salah satunya PT JBG.

"Untuk gedung ini memang sudah lunas, tapi pengusahanya punya tiga bidang tanah lain yang hingga hari ini PBB-nya belum dilunasi," kata Dian Ali kepada wartawan, Selasa (27/9/2022) sore.

Menurutnya, nominal untuk PBN yang belum dilunasi PT JBG senilai Rp 146 juta.

KPK menyegel agar ada keseriusan dari pihak perusahaan untuk secepatnya membayar PBB dimaksud.

Baca juga: PLN Batalkan Program Kompor Listrik

"Kita harapkan pembayaran bisa dilakukan secepat mungkin. Nanti kita akan buat berita acara paling tidak seminggu kedepan sudah harus lunas," ungkapnya.

Dikatakan, jika pihak perusahaan tak juga merespon peringatan KPK, maka akan ada tahap-tahap lanjutan diawali dari peringatan pertama, kedua hingga penyitaan aset.

Dia mengungkapkan, pemasangan plang juga dimaksudkan agar bisa menjadi efek jera bagi para wajib pajak yang lain.

Jika tak ada tindakan tegas, maka para wajib pajak bakal menunda-nunda pembayaran PBB.

"Prinsipnya kita lakukan supaya kedepan wajib pajak yang lain tidak lagi menunda-
nunda bayar pajak," ujar Dian Ali.

Selain pemasangan plang di kantor PT JBG, KPK juga akan melakukan hal yang sama di gudang buku dan juga RM. Sari Gurih Lateri.

"Kita ambil tiga sebagai sampel," tandasnya.

Ditambahkan, jika pelaku usaha tidak menggunakan sistem yang didorong oleh Pemkot Ambon, maka pasti ada sanksinya.

Pemerintah Kota Ambon sendiri akan mengundang seluruh pelaku usaha di Kota Ambon untuk menyampaikan peraturan wali kota tentang kewajiban sistem pelaporan pajak pada Rabu (28/9/2022) hari ini. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved