Breaking News:

Maluku Terkini

Penangkapan Ikan Terukur Disebut Tak Tepat, Greenpeace; Laut Kita Sedang Tidak Baik-baik Saja

Menurutnya, semua pihak harusnya sadar untuk mengambil langkah memulihkan kondisi laut. Salah satunya dengan tidak mengeluarkan kebijakan yang justru

Penulis: Mesya Marasabessy | Editor: Fandi Wattimena
TribunAmbon.com/ Mesya Marasabessy
Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia, Afdillah bersama pihak lainnya saat memberikan keterangan pers terkait kebijakan penangkapan ikan terukur, Selasa (27/9/2022). 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia'> Greenpeace Indonesia, Afdillah  menyayangkan kebijakan penangkapan ikan terukur oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Menurutnya, kebijakan penangkapan ikan terukur ini malah semakin memperparah keadaan laut.

"Laut kita sedang tidak baik-baik saja, sehingga laut Indonesia perlu kita istirahatkan. Harusnya kebijakan pemerintah mengarah pada pemulihan bukan malah meningkatkan kuota tangkapan melalui kebijaka penangkapan ikan terukur ini," kata Afdillah, Selasa (27/9/2022).

Menurutnya, semua pihak harusnya sadar untuk mengambil langkah memulihkan kondisi laut.

Salah satunya dengan tidak mengeluarkan kebijakan yang justru memperparah keadaan.

Sementara itu, Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Walhi Nasional, Parid Ridwanuddin mengatakan, melalui kebijakan penangkapan ikan terukur, itu berarti KKP sedang mendorong maladaptasi krisis iklim.

Artinya, kebijakan itu dapat menyebabkan peningkatan risiko dampak buruk terkait dengan krisis iklim saat ini.

Baca juga: Masih Tunggu Perbup, Tarif Angkot di Masohi Dipastikan Naik hingga 50 Persen

Baca juga: Kuasa Hukum Pastikan Abdul Wahab Latuamury Cabut Laporan Polisi Terhadap Lucky Wattimury

 "Dalam konteks ini, maladaptasi adalah berupa kebijakan yang dapat menyebabkan peningkatan risiko terkait iklim yang merugikan, menyebabkan peningkatan kerentanan terhadap krisis iklim, atau menyebabkan penurunan kesejahteraan baik sekarang atau pada masa yang akan datang," ungkapnya.

Diketahui, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana menerapkan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zonasi.

Bahkan, kebijakan tersebut kini sedang dalam tahapan uji coba.

Uji coba perizinan khusus dilaksanakan pada tiga pelabuhan, yakni Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual di Maluku, PPN Ternate di Maluku Utara dan PPN Kejawanan di Jawa Barat.

Kebijakan ini dibuat sebagai salah satu upaya mendongkrak penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor perikanan sebesar Rp 12 triliun pada 2024 atau meningkat Rp 1 triliun dari tahun 2021. (*)

Sumber: Tribun Ambon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved