Breaking News:

Maluku Terkini

Majelis Hakim Vonis Bendahara Pengeluaran Pembantu Kesra Maluku Tenggara 5 Tahun

Vonis tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, Christina Tetelepta,

Penulis: Tanita Pattiasina | Editor: Fandi Wattimena
TribunAmbon.com/ Juna Putuhena
Ilustrasi Kasus Korupsi 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Mantan bendahara pengeluaran pembantu Bagian Kesra Pemkab Maluku Tenggara, Wilhelmina Gamgenora divonis lima tahun penjara.

Vonis tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, Christina Tetelepta, Selasa (27/9/2022).

Wilhelmina Gamgenora merupakan terdakwa kasus korupsi dana kesra tahun 2019 yang merugikan negara Rp 690 juta.

Tak hanya vonis penjare, Gamgenora juga dihukum membayar denda Rp200 juta subsider dua bulan kurungan.

Serta membayar uang pengganti Rp532 juta subsider 1,10 tahun penjara.

"Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP sebagai dakwaan subsider," kata majelis hakim.

Sebelum membaca putusan, majelis hakim mempertimbangkan hal memberatkan dan hal meringankan putusan.

Baca juga: Tilang Elektronik di Ambon Masih Tahap Sosialisasi Selama Sebulan

Baca juga: 24 Tim Najwa Shihab di Narasi Jadi Korban Serangan Digital, Polisi Harus Ungkap Pelakunya

Hal memberatkan yakni terdakwatidak mendukung program pemerintah dalam memberantas KKN.

Sementara yang meringankan hukuman yakni terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum serta memiliki tanggungan keluarga.

Diketahui putusan tersebut lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Tual, Prasetyo Purba.

JPU hanya menuntut terdakwa dengan pidana penjara dua tahun penjara.

Atas putusan tersebut, terdakwa melalui penasihat hukumnya Dino Huliselan menyatakan pikir-pikir sehingga diberikan waktu selama tujuh hari untuk menyampaikan sikap.

Diketahui, kasus tersebut baik penyidikan setelah Kejari Malra memeriksan 40 saksi dan juga dari auditor Inspektorat Kabupaten Malra.

Berdasarkan perhitungan audior, dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan dalam setahun anggaran di Kesra, ditemukan 25 item yang fiktif.

Alhasil, Negara alami kerugian keuangan sebesar Rp 690 juta. (*) 

Sumber: Tribun Ambon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved