Breaking News:

Penangkapan Ikan Terukur

KORAL Soroti Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur KKP; Nasib Nelayan Bakal Makin Terpuruk

KORAL mengkhawatirkan, dampak lanjutan terjadinya eksploitasi penuh di seluruh Wilayah Penangkapan Perikanan (WPP) di Indonesia.

Mesya
Sekretaris KORAL, Mida Saragih saat menyampaikan keterangan pers terkait kebijakan penangkapan ikan terukur oleh KKP, Selasa (27/9/2022). 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Koalisi NGO untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan ( KORAL) soroti kebijakan penangkapan ikan terukur oleh KKP)'>Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP).

Sekretaris KORAL, Mida Saragih mengatakan, kebijakan penangkapan ikan terukur ini memberi peluang kepada investor di dalam dan luar negeri untuk memanfaatkan sumber daya ikan pada zona-zona industri melalui perizinan khusus berjangka 15 tahun.

"Terkait kebijakan penangkapan ikan terukur, ini kalau sudah diambil oleh investor, pertanyaannya bagaimana dengan nelayan kecil, jangan buat nelayan kecil kita semakin terpinggirkan," kata Mida Saragih di Ambon, Selasa (27/9/2022).

Kata dia, kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota jangan sampai mengulang kegagalan Indonesia dalam pengelolaan sumber daya ikan dengan memberikan akses khusus bagi pemodal di zona tertentu.

KORAL mengkhawatirkan, dampak lanjutan terjadinya eksploitasi penuh di seluruh Wilayah Penangkapan Perikanan (WPP) di Indonesia.

Terlebih saat ini pengawasan perikanan tangkap di Indonesia masih lemah dan perlu diperkuat sebagai prasyarat utama untuk berjalannya kegiatan perikanan tangkap di Indonesia.

Baca juga: Saadiah Uluputty Minta Pemprov Maluku Cari Lokasi Baru Lumbung Ikan Nasional

Lanjut dia, Keputusan Menteri KP Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber daya Ikan telah menunjukkan fakta bahwa tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di sebagian besar WPP di Indonesia berada pada status eksploitasi penuh dan eksploitasi berlebih.

"Mestinya keputusan Menteri KKP itu menjadi patokan dalam penyusunan kebijakan perikanan tangkap agar lebih berkelanjutan," ungkapnya.

Diketahui, KKP)'>Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP) berencana menerapkan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zonasi.

Bahkan, kebijakan tersebut kini sedang dalam tahapan uji coba.

Uji coba perizinan khusus dilaksanakan pada tiga pelabuhan, yakni Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual di Maluku, PPN Ternate di Maluku Utara dan PPN Kejawanan di Jawa Barat.

Kebijakan ini dibuat sebagai salah satu upaya mendongkrak penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor perikanan sebesar Rp 12 triliun pada 2024 atau meningkat Rp 1 triliun dari tahun 2021.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved