Breaking News:

Nasional

Ini Alasan Kenapa ASN Tidak Boleh Berpolitik Praktis

Ia mengatakan, situasi politik bisa saja memanas, tetapi ASN harus tetap pada kedudukan profesional dan tidak memihak pada kontestan politik yang akan

Editor: Adjeng Hatalea
Sumber: Situs Resmi Bidang Kepegawaian dan Pembangunan SDM.
ILUSTRASI ASN: Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menegaskan, Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh berpolitik praktis. 

TRIBUNAMBON.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menegaskan, Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh berpolitik praktis.

Larangan itu dikarenakan ASN adalah tenaga profesional yang menjadi motor pemerintahan.

Ia mengatakan, situasi politik bisa saja memanas, tetapi ASN harus tetap pada kedudukan profesional dan tidak memihak pada kontestan politik yang akan bertanding di Pemilu maupun Pemilukada.

“Di sini kita semua sepakat, biarlah siapapun yang bertanding baik tingkat pusat, daerah atau legislatif, proses itu untuk menentukan kader-kader pemimpin yang terbaik. Tapi kita sebagai ASN yang mengawaki jalannya roda pemerintahan harus tetap pada posisi netral siapapun juga pemenangnya,” pungkasnya.

Ketidaknetralan ASN merugikan negara

Menpan-RB Azwar Anas menegaskan, ketidaknetralan ASN akan sangat merugikan negara, pemerintah dan masyarakat.

“Karena apabila ASN tidak netral maka dampak yang paling terasa adalah ASN tersebut menjadi tidak profesional dan justru target-target pemerintah di tingkat lokal maupun di tingkat nasional tidak akan tercapai dengan baik,” katanya.

Potensi gangguan netralitas dapat terjadi sebelum pelaksanaan tahapan pilkada, tahap pendaftaran bakal calon kepala daerah, tahap penetapan calon kepala daerah, maupun pada tahap setelah penetapan kepala daerah yang terpilih.

Anas mengatakan, adanya komitmen bersama ini diharapkan akan terbangun sinergitas dan efektivitas dalam pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN.

Hadirnya SKB netralitas juga tentunya akan mempermudah ASN dalam memahami hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan berpotensi melanggar kode etik ataupun disiplin pegawai.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved