Breaking News:

Ambon Hari Ini

Kasus Korupsi di RSUD dr. Haulussy Ambon, Dua Tim Audit BPKP Dikerahkan

Demikian disampaikan Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba terkait perkembangan kasus korupsi di RSUD dr Haulussy Ambon.

Penulis: Tanita Pattiasina | Editor: Fandi Wattimena
Kontributor TribunAmbon.com/Fandy
RSUD dr. Haulussy Ambon 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi mengerahkan dua tim audit dalam kasus Korupsi di RSUD dr. Haulussy Ambon.

Dua kasus itu yakni dugaan penyimpangan penyaluran tunjangan intensif, Jasa BPJS, Jasa Perda dan makan minum tenaga medis serta dugaan korupsi pembayaran jasa medical check up pemilihan calon kepala Daerah dan wakil kepala Derah Kabupaten/Kota dan Provinsi Maluku dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020.

Demikian disampaikan Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba terkait perkembangan kasus korupsi di RSUD dr Haulussy Ambon.

Wahyudi mengatakan tim audit tengah menghitung jumlah kerugian keuangan Negara dari korupsi di rumah sakit pemerintah itu.

“Jadi saat ini untuk kasus RSUD dr Haulussy Ambon, dua tim audit sedang memeriksa ya berapa kerugian keuangan negara dari dua kasus korupsi di RSUD itu,” kata Wahyudi.

Diketahui, status kedua perkara tersebut di tahap penyidikan. Tim Penyidik pun masih memeriksa sejumlah saksi lanjutan.

Tim penyidik sebelumnya telah memeriksa puluhan saksi sejak Juli 2022 lalu.

Baca juga: Meninggal Pasca Operasi, Keluarga Pasien Aksi Bungkam di RSUD dr. Haulussy Ambon

Baca juga: Sebanyak 115 Atlet Karate di Ambon Ikut Seleksi Rebut Piala Wali Kota

Dua diantaranya yakni Mantan Direkut RSUD Dr. M. Haulussy Ambon dan juga mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku.

Sementara saksi sisanya merupakan dokter yang bekerja pada Rumah Sakit milik pemerintah Provinsi Maluku itu.

Namun, Kejati Maluku hingga kini enggan menyebut siapa tersangka dalam kasus tersebut.

Tak hanya kedua kasus itu, tim penyidik Kejati Maluku mulai menduga adanya sejumlah indikasi korupsi di Rumah sakit pemerintah Provinsi itu.

Indikasi penyimpangan penyaluran anggaran yang diselidiki jaksa di antaranya penyaluran dana tunjangan insentif, jasa BPJS non-COVID-19, jasa perda, uang makan-minum tenaga medis RSUD Haulussy Ambon Tahun Anggaran 2019-2021.

Pembayaran jasa COVID-19 tahun 2020, pembayaran kekurangan jasa BPJS tahun 2019, anggaran pengadaan obat-obatan, dan bahan habis pakai. (*)

Sumber: Tribun Ambon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved