Breaking News:

Maluku Terkini

Sayangkan Sikap Penjabat Bupati SBB, Wakil Rakyat Ingatkan Peranan Penting Tokoh Agama

Padahal menurut Amir Rumra, Pj Bupati SBB seharusnya paham fungsi fasilitas mobil yang diberikan negara kepada tokoh umat beragama.

Penulis: Tanita Pattiasina | Editor: Adjeng Hatalea
Mesya
Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra menyayangkan sikap Penjabat Bupati Seram Bagian Barat (SBB) yang seolah tak paham pentingnya kehadiran tokoh agama di Maluku. 

“Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat sangat mendukung kegiatan keagamaan. Buktinya kucuran APBD sebesar Rp200 juta diberikan kepada kontingan Seram Bagian Barat yang akan mengikuti Pesparani di Kota Tual.

Bahkan beta terus tanya kenapa hanya dianggarkan Rp200 juta di APBD, sedangkan proposal yang diajukan ada Rp650 juta. Dan saya ingin sampaikan dana itu cair, bukan karena tekanan tetapi bukti kepedulian dan perhatian pemerintah,” tegas Penjabat Bupati SBB, Andi Chandra As’aduddin kepada Tribun Ambon.com melalui pesan Whatshap, Rabu (14/9/2022).

Andi menegaskan Pemda SBB bantuan dana hanya merupakan dukungan dan tidak wajib bagi pemerintah untuk menanggung 100 persen kebutuhan anggaran kontingen Pesparani SBB.

“Di APBD hanya dianggarkan Rp200 juta.  Nilai ini ditetapkan oleh mantan bupati,” ungkap Andi.

Terkait keabsahan Pesparani dan Surat Keputusan Lembaga Pesparani SBB yang dipertanyakan menurut Andi bukan keabsahan kegiatan perparani namun keabsahan lembaga Pesparani di SBB.

Karena SK mantan bupati M. Yasin Payapo yang sudah meninggal adalah tentang terbentuknya lembaga Pesparani. Bukan mengikuti setiap event Pesparani.

“Jadi SK memang seharusnya selalu dievaluasi disesuaikan dengan kondisi yang berkembang,” tegas Andi.
Andi meminta polemik bantuan dana untuk kontingen Pesparani SBB tidak perlu diperpanjang. Sebab dana hibah bukan sebuah keharusan. Tetapi penggunaannya harus tetap diawasi pemerintah daerah sebab akan dipertanggungjawabkan saat tutup tahun anggaran.

“Yang seperti ini seyogyanya tidak menjadi debatable,” ujarnya.

Lanjutnya, penarikan mobil dari pimpinan umat beragama oleh Pemkab SBB merupakan upaya penertiban karena tidak ada dokumen resmi yang menyatakan mobil-mobil tersebut diadakan untuk mobil operasional keagamaan.

Bahkan tidak ada berita acara pinjam pakai untuk mobil-mobil yang ditarik tersebut.

Baca juga: Tanggapi Mosi Tokoh Agama, Bupati Seram Bagian Barat Pastikan Dukung Kegiatan Keagamaan

“Tidak ada dokumen yang menunjukkan bahwa mobil yang dipakai adalah kendaraan operasional keagamaan, bahkan berita acara pinjam pakai saja tidak ada, pajak kendaraan pun tidak dibayar oleh pemakai. Saya mau tertibkan agar tidak ada lagi jadi temuan terkait tata kelola aset mesin Pemda,” jelas Andi.

Andi namambahkan pihaknya sudah tiga kali menyurati para tokoh agama yang mendapatkan mobil, namun tidak ada yang mengindahkan surat pemberitahuan tersebut.

”Saya sudah menyurat. Surat pertama rentang waktu 1 bulan, surat ke-2 waktunya 2 minggu, surat ke-3 waktunya satu minggu. Tapi mereka tidak megindahkan, sehingga dilakukan penarikan yang kooperatif. Mereka antar mobil serahkan mobil dengan baik-baik,” ungkapnya.

Andi kembali menegaskan pihaknya sangat mendukung setiap kegiatan keagamaan baik di kalangan masyarakat maupun ASN.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved