Breaking News:

PPPK 2022

Kemenpan RB Siapkan 1.162 Kuota PPPK bagi Kota Ambon

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI siapkan sebanyak 1.162 kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian K

Penulis: Mesya Marasabessy | Editor: Adjeng Hatalea
Courtesy / Pemkot Ambon
AMBON: Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena saat memberikan arahan di apel pagi, Senin (19/9/2022). Ia mengatakan saat ini Kemenpan RB siapkan 1.162 kuota PPPK bagi Kota Ambon. 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI siapkan sebanyak 1.162 kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi Kota Ambon.

Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena mengungkapkan, kuota PPPK tersebut dibagi atas dua kebutuhan tenaga utama.

Yakni, tenaga pendidikan dengan jumlah kuota yang disediakan sebanyak 942 dan tenaga kesehatan sebanyak 220.

“Kita telah diberikan formasi PPPK oleh Pemerintah Pusat melalui (Kemenpan RB). Terhadap tenaga pendidikan kita mendapat kuota 942 khusus guru, dan kuota tenaga kesehatan 220,” kata Bodewin Wattimena saat memberikan arahan di apel pagi, Senin (19/9/22).

Ia berharap, guna memenuhi kuota tersebut, maka para tenaga pendidik dan kesehatan melaksanakan prosedur penyelesaian berkas dengan baik dan benar agar tidak merugikan masa depan mereka sendiri.

Tak hanya itu, dirinya juga meminta kepada seluruh Kepala Sekolah yang berada di lingkup Pemerintah Kota Ambon, agar berlaku jujur dalam proses pemenuhan formasi kuota tenaga pendidik.

Dengan tujuan, agar seluruh guru honorer dan guru honorer kategori 2 (K2) yang bertahun-tahun melaksanakan tugas mendidik dapat menerima hak mereka dengan menduduki posisi tersebut.

Baca juga: Meski Lulus Seleksi, 9 Orang Calon PPPK Malteng Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat

Tak hanya itu, dirinya tidak akan segan-segan melakukan pemecatan kepada kepala sekolah yang dengan sengaja berlaku tidak adil.

“Pemenuhan Kuota ini menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah dan BKD. Apabila ada arahan dari siapa pun di lingkup pemkot, perlu dilaporkan kepada saya, apabila kedapatan melakukan kecurangan saya akan copot kepala sekolahnya,” tandasnya.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved