Breaking News:

Pedagang Mardika Diperas

Boy Sangadji Pastikan Tak Ada Dualisme di HIPMI Maluku

Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Boy Sangadji pastikan tak ada dualisme di HIPMI Maluku.

Mesya
Wakil Ketua BPP HIPMI, Boy Sangadji saat diwawancarai terkait polemik jabatan pengganti sementara Ketua Umum HIPMI Maluku, Azis Tunny, Sabtu (17/9/2022) malam. 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Boy Sangadji pastikan tak ada dualisme di HIPMI Maluku.

Dikatakan, Azis Tunny masih menjabat sebagai Ketua BPD HIPMI Maluku, hanya digantikan sementara oleh Hamka Karepesina sebagai Pelaksana Tugas (Plt), tidak ada orang lain.

"Kami tidak melihat ada pimpinan dualisme, yang ada Plt yang ditandatangani Ketum BPD dan surat yang di tandatangani Azis Tunny kepada Hamka Karepesina sudah diterima BPP HIPMI," kata Boy Sangadji kepada wartawan, Sabtu (17/9/2022) malam.

Dijelaskan, menyoal HIPMI tandingan, Sangadji mengungkapkan apa yang dilakukan itu diluar mekanisme ART/PO HIPMI.

Baca juga: Kasus Azis Tunny Disebut Ranah Pribadi, Boy Sangadji; Hamka Karepesina Ditunjuk Sesuai ART HIPMI

Baca juga: HIPMI Maluku Tegaskan Pengganti Sementara Azis Tunny adalah Hamka Karepesina, Bukan Body Mailuhu

Disamping itu, BPP HIPMI mengeluarkan enam poin menyikapi polemik yang ada, yakni;

1. BPP HIPMI bersikap berlandaskan mekanisme AD ART PO HIPMI yang berlaku, yang mana Saudara Azis Tunny adalah sah sebagai Ketua Umum BPD HIPMI Maluku yang ditetapkan pada Musda Maluku dan telah dilantik di SK BPP HIPMI serta telah menjalankan roda organisasi BPD HIPMI Maluku dengan baik sejauh ini.

2. Apabila ada permasalahan pribadi saudara Ketum Azis Tunny, maka tidak bisa dikaitkan dengan permasalahan organisasi, apalagi dalam masa-masa politik di HIPMI yang menghadapi suksesi kepemimpinan Nasional.

3. Konstitusi HIPMI memberikan ruang apabila pelanggaran dilakukan Ketum BPD yang dianggap merugikan organisasi, yaitu Musda/Musdalub, tentunya harus bisa dipenuhi syarat-syaratnya.

4. Konstitusi HIPMI tidak membenarkan pemakzulan-pemakzulan dilakukan pada rapat-rapat BPD (RBPHI, RBPH dan RBPL), karena pengurus yang hadir adalah fungsionaris yang diangkat dan dilantik BPP HIPMI atas usulan ketua formatur terpilih pada Musda untuk membantu kerja ketua umum terpilih.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved