Breaking News:

Ambon Hari Ini

Sinyal Komunikasi Buruk di Pegunungan, Pengelolaan Menara BTS Bakal Dialihkan ke Diskominfo Ambon

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas (Kadis) Kominfo dan Persandian Kota Ambon, Joy Adriaansz mengatakan, kewenangan pengendalian menara Telekomunikasi Ba

Penulis: Mesya Marasabessy | Editor: Adjeng Hatalea
TribunAmbon.com / Mesya
AMBON: Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon, Joy Adriaansz saat memberikan keterangan pers terkait pengalihan pengelolaan menara Telekomunikasi BTS dari Dishub ke Kominfo sebagai upaya sinyal komunikasi bisa tersentuh secara merata ke seluruh daerah di Ambon, Kamis (15/9/2022) sore. 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Kepala Dinas (Kadis) Kominfo dan Persandian Kota Ambon, Joy Adriaansz mengatakan, kewenangan pengendalian menara Telekomunikasi Base Transceiver Station (BTS) yang saat ini masih di bawah Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ambon harus dialihkan ke Dinas Kominfo dan Persandian agar sinyal komunikasi bisa diupayakan tersentuh secara merata ke semua daerah.

Diketahui sinyal komunikasi di Ambon hingga saat ini belum mencakup semua daerah pegunungan.

Pasalnya, beberapa kawasan pegunungan, misalnya Dusun Taeno, Seri, Tuni, dan sebagian Mahia belum tersentuh sinyal komunikasi.

“Jika kewenangan itu tidak dialihkan, bagaimana Dishub bisa mengusulkan kepada Kementerian Kominfo untuk mendapat bantuan BTS atau menara telekomunikasi di lokasi blankspot, karena pengusulannya sudah menggunakan aplikasi khusus yang hanya dapat diinput oleh dinas teknis komunikasi informasi yang ada di daerah, sehingga user ID dan passwordnya hanya bisa diberikan kepada dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon,” kata Joy Andriaansz, Kamis (15/9/2022) sore.

Dijelaskan, kewenangan tersebut merupakan bagian dari Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kominfo, yang terbentuk sesuai Perda Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2017.

Namun, mengapa kewenangan pengelolaan BTS masih ada di Dishub, dimana hal itu didasari pada Perda Nomor 19 tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Baca juga: Pemkot Optimalkan P2TP2A jadi Rumah Aman Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Ambon

Saat Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Komunikasi dan Informatika terbit, kewenangan pengendalian BTS tak dialihkan.

“Jadi secara teknis kami telah melakukan langkah-langkah untuk pengalihan itu, yang pertama adalah berkoordinasi dengan Dishub, dan kedua kita juga sudah menyampaikan kepada pimpinan, dalam hal ini Bapak Richard Louhenapessy yang saat itu masih menjabat Wali Kota,” ucapnya.

Lanjut Andriaansz, kewenangan penyelenggaraan telekomunikasi jangan hanya dilihat sebatas retribusi menara telekomunikasi, tapi juga dia berdampak luas pada akses komunikasi yang saat ini telah menjadi kebutuhan masyarakat.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved