Breaking News:

Maluku Terkini

Pejabat Kepala Desa Negeri Administratif Rukun Jaya - SBT Divonis 4 Tahun Penjara karena Korupsi

Pejabat Kepala Desa Negeri Administratif Rukun Jaya itu divonis lantaran merugikan negara Rp 715,4 juta dalam kasus korupsi ADD-DD Negeri administrati

Penulis: Tanita Pattiasina | Editor: Adjeng Hatalea
TribunAmbon.com/ Juna Putuhena
Ilustrasi Korupsi Dana Desa 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Pejabat Kepala Desa Negeri Administratif Rukun Jaya, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Muhammad Rasmin Sulla divonis empat tahun penjara.

Pejabat Kepala Desa Negeri Administratif Rukun Jaya itu divonis lantaran merugikan negara Rp 715,4 juta dalam kasus korupsi ADD-DD Negeri administratif Rukun Jaya tahun 2019.

Tak hanya pidana penjara, Rasmin Sulla juga divonis membayar denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama empat tahun dan denda sejumlah Rp 200 juta. Apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan," kata Ketua Majelis Hakim, Jenny Tulak, Rabu (14/9/2022)

Majelis Hakim menyatakan terdakwa bersalah dengan pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tak hanya itu,terdakwa juga dibebankan membayar uang pengganti sejumlah Rp. 721.173.000,- dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka di pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Atas putusan hakim, baik Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari SBT, R. Sampe maupum penasihat hukum, Herbet Dadiara nyatakan pikir-pikir.

Baca juga: Gerai Vaksinasi Covid-19 Kembali Dibuka di Tribun Lapangan Merdeka Ambon

Sebelumnya terdakwa dituntut 5,6 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Reinaldo Sampe saat sidang di Pengadilan Negeri Ambon, Jumat (26/8/2022).

Terdakwa dituntut membayar denda Rp 250 juta subsidair tiga bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp. 721.173.000, dengan ketentuan bila tak dibayar maka ditambah penjara 2 tahun 9 bulan penjara.

Diketahyui, dalam dakwaan JPU disebutkan Negeri Administratif Rukun Jaya pada tahun 2019 mendapat alokasi dana desa sebesar Rp980 juta

Anggaran tersebut diperuntukkan untuk membangun sejumlah fasilitas seperti pembuatan sumur dan bak penampung air bersih.

Namun pengerjaan proyek ini tidak rampung karena tidak ada saluran pipa ke rumah-rumah warga.

Selain itu, pengadaan lampu jalan tenaga surga sebanyak 10 unit, pemasangan instalasi listrik di 10 unit rumah warga dan pengadaan gerobak bakso untuk program pemberdayaan juga tak berjalan.

Akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan laporan hasil audit perhitungan keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten SBT tahun 2019, kerugian keuangan Negara sebesar Rp715,4 juta.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved