Breaking News:

Maluku Terkini

Tokoh Agama Akan Ajukan Mosi Tidak Percaya Kepada Pejabat Bupati Seram Bagian Barat, Ini Alasannya

Para tokoh agama di Seram Bagian Barat, Maluku,  akan mengirimkan surat mosi tidak percaya terhadap Penjabat Bupati Seram bagian Barat.

Istimewa
Uskup Keuskupan Amboina, Mgr Seno Ngutra mewakili para tokoh agama di Kabupaten Seram Bagian Barat  akan segera mengirimkan surat mosi tidak percaya Penjabat Bupati Seram Bagian Barat kepada Menteri Dalam Negeri. 

TRIBUNAMBON.COM — Uskup Keuskupan Amboina, Mgr Seno Ngutra mewakili para tokoh agama di Seram Bagian Barat, Maluku,  akan mengirimkan surat mosi tidak percaya Penjabat Bupati Seram Bagian Barat, Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin kepada Menteri Dalam Negeri. 

Mosi tidak percaya ini sebagai tindak lanjut dari kebijakan Penjabat Bupati Seram Bagian Barat yang dinilai meresahkan para tokoh dan umat beragama di Seram Bagian Barat.

“Kami mendapatkan laporan dari tokoh agama di Seram Bagian Barat. Dan kami sudah bertemu Gubernur Maluku untuk menyampaikan keresahan para tokoh agama atas beberapa sikap dan kebijakan Penjabat Bupati Seram Bagian Barat. Pertama, dari pihak Gereja Protestan Maluku yang akan mengadakan kegiatan keagamaan di Seram Bagian Barat dan meminta Penjabat Bupati untuk memperbaiki jalan ke lokasi acara tetapi tidak ditanggapi. Kedua, para tokoh agama ingin bertemu dengan Penjabat Bupati, menunggu dari pukul 8 pagi sampai 8 malam tetapi tidak diberikan kesempatan untuk bertemu,” ungkap Uskup Amboina, Mgr Seno Ngutra kepada TribunAmbon.com, Selasa, (13/9/2022) di Keuskupan Amboina.

Uskup Seno Ngutra menambahkan selain itu, sikap dan kebijakan Penjabat Bupati Seram Bagian Barat yang semakin membuat pihaknya resah ketika Panitia Pesparani  (Pesta Paduan Suara Gerejani) ingin bertemu, penjabat Bupati mempertanyakan keabsahan  Pesparani.

Padahal Pesparani dibentukan berdasarkan SK Menteri Agama untuk Lembaga Pembinaan Pengembangan Pesparani Katolik Nasional (LP3KN) untuk tingkat nasional dan di daerah disebut LP3KD yang dibentuk berdasarkan SK Bupati.

 “Penjabat Bupati mempertanyakan SK yang dikeluarkan oleh Bupati yang lama, karena beliau sudah meninggal. Padahal SK itu tidak dikeluarkan atas nama pribadi tetapi atas nama pemerintah daerah sehingga resmi berlaku sampai lima tahun. Bahkan Penjabat Bupati mengeluarkan kalimat, dirinya berhak mengalihkan dana untuk Pesparani untuk keperluan lainnya,” tegas Uskup Seno Ngutra.

Baca juga: Dijelaskan Mendagri, Ternyata Ini Alasan TNI Aktif Jabat Pj Bupati Seram Bagian Barat

Lebih lanjut, Uskup Seno Ngutra menegaskan para tokoh agama resah dengan sikap dan kebijakan pejabat Bupati Seram Bagian Barat, karena itu pihaknya akan menempuh jalur untuk menyampaikan surat mosi tidak percaya kepada Penjabat Bupati Seram Bagian Barat.

“Atas dasar keresahan bersama, perasaan bersama, maka para tokoh agama akan segera mengirimkan surat mosi tidak percaya kepada Penjabat Bupati Seram Bagian Barat ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Presiden dan Menteri Sekreteris Negara. Ini merupakan keputusan dan sikap para tokoh agama, dari Katolik, MUI, Sinode. Kami para tokoh agama resah dengan sikap Penjabat Bupati Seram Bagian Barat akan merusak kerja sama antara pemerintah dan tokoh agama untuk membangun semangat toleransi, moderasi beragama di Seram Bagian Barat,” tegas Uskup Seno Ngutra.

Perlakuan dan kebijakan yang juga dilakukan oleh Penjabat Bupati Seram Bagian Barat yakni menarik semua mobil operasional, bantuan pemerintah untuk para tokoh agama di Seram Bagian Barat.

“Ini urusan pemerintah dan hak pemerintah untuk menarik kembali mobil operasional bantuan pemerintah.  Kami tidak bergantung dari mobil operasional yang diberikan kepada pastor, Ketua Klasis, Ketua MUI dan para tokoh agama lainnya.  Akan tetapi proses dan cara penarikan yang menurut kami tidak etis dengan alasan penertiban. Kebijakan bantuan mobil operasional  sudah berlangsung lama dari para bupati sebelumnya. Tetapi kami para tokoh agama mengambil sikap, mobil yang sudah ditarik kembali dengan alas an penertiban jika diberikan kembali, kami sepakat untuk menolak,” tegas Uskup Seno Ngutra.

Uskup Seno Ngutra menambahkan keresahan para tokoh agama atas kebijakan dan sikap Penjabat Bupati Seram Bagian Barat telah melukai perasaan kebersamaan para tokoh agama.

“Bahkan menurut kami, ini merupakan bagian dari sikap intoleransi. Dan atas dasar ini kami segera mengajukan surat mosi tidak percaya kepada Penjabat Bupati Seram Bagian Barat,” tegas Uskup Seno Ngutra. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved