Breaking News:

Maluku Terkini

2 Terdakwa Korupsi Pembangunan Puskesmas Karaway Aru Diadili, Rugikan Negara Rp, 443 Juta

Ternyata pada pelaksanaan proyek pekerjaan gedung puskesmas juga terdapat kekurangan volume dari progres pembangunan Puskesmas Karaway.

Tanita
Sidang kasus korupsi proyek pembangunan Puskesmas Karaway tahun 2018 di Desa Karaway, Kecamatan Aru berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon. 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Dua terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Puskesmas Karaway tahun 2018 di Desa Karaway, Kecamatan Aru Tengah Timur, Kabupaten Kepulauan Aru akhirnya diadili, Senin (12/9/2022).

Keduanya yakni Pejabat Pembuat komitmen (PPK), Rul Bardjah dan Penyedia Barang dari PT Pratama Golden Jaya, Indra Yonathan Selly.

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Sesca Taberima mengatakan besaran nilai proyek tersebut hingga sebesar Rp 5.785.561.000.

Namun, dari proyek milyaran tahun 2018 itu kedua terdakwa ternyata membuat laporan fiktif.

Tak hanya itu, ternyata pada pelaksanaan proyek pekerjaan gedung puskesmas juga terdapat kekurangan volume dari progres pembangunan Puskesmas Karaway.

"Dari perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 443.203.155,35," kata JPU pada sidang yang dipimpin majelis hakim Wilson Shiver, di Pengadilan Tipikor Ambon.

Akibat perbuatan tersebut, kedua terdakwa dijerat melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca juga: Rumah Dinas Polisi di SBT Ludes Dilahap Si Jago Merah

Baca juga: Presiden Jokowi Akan Kembali Kunjungi Maluku Rabu Besok, Ini 4 Daerah yang Bakal Disinggahi

Subsider Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Usai mendengar dakwaan JPU, hakim menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.

Diketahui, dalam penyidikan Pembangunan Puskesmas Karaway penyidik juga menyita uang sebesar Rp 150.000.000, sertifikat hak milik berupa tanah untuk mengembalikan kerugian negara yang nantinya dibuktikan di persidangan.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved