Breaking News:

Maluku Terkini

Cegah Korupsi di Lingkungan BUMD, Ini Arahan KPK bagi Gubernur Maluku

Dalam acara hybrid itu, Wakil Ketua KPK, Alex Marwata mengatakan, salah satu tujuan pendirian BUMN/BUMD salah satunya adalah untuk menggerakan perekon

Penulis: Tanita Pattiasina | Editor: Adjeng Hatalea
Courtesy / Pemprov Maluku
MALUKU BISA: Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno menghadiri Bincang Stranas PK yang bertajuk Pencegahan Korupsi di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan Penguatan Fungsi dan Pengawasan secara Virtual dari Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur Maluku, Kamis, (8/9/2022). 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno menghadiri Bincang Stranas PK yang bertajuk Pencegahan Korupsi di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan Penguatan Fungsi dan Pengawasan secara virtual dari Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur Maluku, Kamis, (8/9/2022).

Dalam acara hybrid itu, Wakil Ketua KPK, Alex Marwata mengatakan, salah satu tujuan pendirian BUMN/BUMD salah satunya adalah untuk menggerakan perekonomian suatu negara atau daerah.

Tujuan lainnya juga untuk meningkatkan penerimaan negara terutama dari dividen untung perusahaannya.

“Ketika perusahaan itu menderita kerugian, maka ini menjadi salah satu tanda red flag, penanda ada sesuatu yang salah dalam pengelolaan BUMN/BUMD,” kata Alex.

Alex menyebutkan, sebanyak 959 BUMD memiliki total aset sebanyak 855 triliun, itu artinya 1 BUMD asetnya sekitar 1 triliun.

Sementara dari 564 BUMD, lanjutnya, sebanyak 239 BUMD atau 60 persen nya tidak memiliki Satuan Pengawas Internal (SPI).
“Bisa dibayangkan apa jadinya ketika tidak ada yang mengawasi,” tambahnya.

Selain itu, berdasarkan data penanganan perkara yang dilakukan KPK dari tahun 2004 sampai dengan Maret 2021, dimana ada 93 dari 1.140 tersangka atau 8,12 persen merupakan pejabat BUMD.

Baca juga: Ikut LPKBJJ, Ini Alasan Mahasiswa Baru Pilih Universitas Terbuka Ambon

“Kondisi ini terjadi dikarenakan tidak kompetennya pengelolaan BUMD baik di tingkat komisaris, direksi, SPI, dan lainnya, sehingga perlu perbaikan tata kelola untuk memaksimalkan peran BUMD dan mencegah terjadinya penyalahgunaan fungsinya. Salah satu aksi pencegahan korupsi yang didorong oleh Stranas PK adalah penguatan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) termasuk mendorong penguatan SPI di BUMD.” tandasnya.

Tak hanya Wagub, Pj. Sekda Maluku, Sadali Ie dan Ketua TGPP Maluku, Hadi Basalamah juga ikut acara yang dipusatkan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta itu.

Acara yang juga dihadiri Gubernur se Indonesia itu menghadirkan keynote speaker, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK selaku koordinator pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni, dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Sugeng Hariyono.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved