Breaking News:

Maluku Terkini

Aparatur Lingkup Pemrov Maluku Dilatih Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana

Jitupasna, jelas Sekda, merupakan instrumen pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan program serta kegiatan rehabilitasi dan

Editor: Adjeng Hatalea
Courtesy / Pemprov Maluku
MALUKU: Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Provinsi Maluku menyelenggarakan Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Paska Bencana atau Jitupasna di Grand Avira Hotel, Batu Merah, Ambon, Rabu, (7/9/2022). 

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Provinsi Maluku menyelenggarakan Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Paska Bencana atau Jitupasna di Grand Avira Hotel, Batu Merah, Ambon, Rabu, (7/9/2022).

Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Sadali Ie saat menyampaikan sambutan Gubernur Maluku, Murad Ismail mengatakan, pelatihan tersebut guna memberikan pengetahuan bagaimana cara mengkaji kebutuhan pasca bencana dan penyusunan renaksi rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana secara cepat, tepat dan terpadu.

"Selain itu, untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) BPBD dan SKPD terkait serta stkeholder dalam rangka penerapan prinsip-prinsip dan sistem serta manajemen JIitupasna dalam kegiatan Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana di Maluku," ucap Sadali Ie.

Dia menambahkan, kegiatan ini merupakan salah satu kebutuhan dasar mengingat wilayah timur Indonesia, khususya Provinsi Maluku merupakan salah satu daerah yang rawan terhadap bencana, sehingga tentunya membawa dampak yang besar, karena selain merusak infrastruktur juga dapat memakan korban jiwa.

Berkaca pada bencana gempa bumi berkekuatan 6,5 skala Richter yang terjadi di Provinsi Maluku tahun 2019 yang melanda Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat (SBB) dan Kota Ambon, di mana data kerusakan dan kerugian serta kebutuhan pasca bencana sangat besar sehingga perlu dan penting dalam hal pemulihan dampak pasca bencana.

"Oleh karena itu, diperlukan pengkajian kebutuhan pasca bencana (Jitupasna) untuk mempermudah pengambilan kebijakan dalam melakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah bencana,” harap Sekda.

Jitupasna, jelas Sekda, merupakan instrumen pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan program serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang berlandaskan pada informasi yang akurat dari para pihak yang terdampak bencana dalam bentuk dokumen Rencana Aksi (RENAKSI).

Hal ini, sebut Sekda, selaras dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

Baca juga: Baksos 447 Sapu Lidi APMA, Widya Murad; Mereka Pilar Pertumbuhan Ekonomi

Lanjutnya, pada pasal 4 penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi, memerlukan dokumen Jitupasna, perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pengalokasian sumber daya dan dana, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

"Begitu juga Renaksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana adalah dokumen perencanaan pemulihan pasca bencana berupa rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan dalam periode waktu tertentu yang disusun secara bersama antar BPBD dan OPD terkait dan pemangku kepentingan lainnya,” papar Sekda.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved