Breaking News:

Info Daerah

Kelangkaan Minyak Tanah di Namlea, Wakil Rakyat Salahkan Disperindag Buru

Disperindag Buru pun disalahkan lantaran kurang pengawasan sebabkan kelangkaan minyak tanah

Penulis: Andi Papalia | Editor: Fandi Wattimena
Tribun Ambon/henrikus_toatubun
Ilustasi Minyak Tanah langka. Kelangkaan BBM di Namlea, DPRD Salahkan Disperindag Buru 

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Andi Papalia

NAMLEA, TRIBUNAMBON.COM – Wakil rakyat sebut kelangkaan minyak tanah di Kabupaten Buru lantaran penyaluran tidak tepat sasaran.

Disperindag Buru pun disalahkan lantaran kurang pengawasan.

“Masalahnya kurangnya pengawasan dari Pemda khususnya Disperindag Buru terkait dengan pendistribusian minyak tanah ke pangkalan," kata Ketua Komisi II DPRD Buru, Jaidun Saanun kepada TribunAmbon.com, Jumat (26/8/2022).

Dijelaskan, agen minyak tanah memastikan pasokan minyak tanah dari Pertamina lancar sehingga seharusnya tidak terjadi kelangkaan.

Serupa pengakuan Pertamina untuk BBM jenis Pertalite aman untuk 20 hari ke depan.

"Kalau stok minyak aman, seharusnya tidak terjadi kelangkaan BBM di kota Namlea," ujar Saanun.

Sehingga diduga ada praktek penimbunan hingga penjualan tidak tepat sasaran yang berdampak kebutuhan warga tidak tercukupi.

"Minyak masuk ke pangkalan misalkan 10 drum, namun sebagian dijual ke konsumen dan sebagian dijual ke pihak lain, untuk mencari keuntungan," ucapnya.

Baca juga: Minta Maaf, Oknum Pegawai KUA Namlea Akhirnya Ngaku Minta Rp 50 Ribu Urus Surat Rekomendasi Nikah

Baca juga: Dapat Aduan Masyarakat, Kamenag Buru Sidak Dugaan Pungli di KUA Namlea

Hasil rapat Komisi II DPRD Buru pun memutuskan sejumlah solusi kelangkaan BBM, yaitu;

Setiap pangkalan minyak tanah harus dipasang Harga Eceran Tertinggi (HET), dan tertera nomor Disperindag dan PTSP.

Disperindag akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, jika diperbolehkan memasang nomor telepon, agar memudahkan konsumen memberikan laporan terkait pelanggran penyaluran BBM minyak tanah.

"Kenapa harus pasang itu, sehingga masyarakat yang datang belanja minyak, dan melihat hal-hal tidak sesuai, atau ada penimbunan serta minyak dijual tidak sesuai harga HET, maka mereka bisa langsung menelpon dinas terkait, apabila ditemukan, maka izin pangkalan dicabut, dan langsung dilaporkan ke pihak berwajib, begitu juga dengan SPBU, AMPS dan Agen," tandasnya. (*)

Sumber: Tribun Ambon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved