Breaking News:

Korupsi di Maluku

Sekretaris Dinas di Kepulauan Tanimbar Jadi Tersangka Korupsi Proyek Sistem Informasi Manajemen Desa

Dia ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan rekan bisnisnya berinisial NA yang merupakan kontraktor dari proyek sistem informasi manajemen desa.

Tangkapan layar
Konferensi Pers penetapan tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Desa (SIM D) di Desa se-Kabupaten Tahun Anggaran 2021 oleh Kejari Tanimbar, Selasa (19/7/2022) 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar berinisial SS ditetapkan sebagai tersangka korupsi.

Kasusnya adalah dugaan korupsi proyek sistem informasi manajemen desa.

Penetapan tersangka ini disampaikan Kajari Tanimbar, Gunawan Sumarsono, Selasa (19/7/2022) kemarin.

Gunawan menyebutkan, SS ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan rekan bisnisnya berinisial NA yang merupakan kontraktor dari proyek sistem informasi manajemen desa itu.

"Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan rekan bisnisnya berinisial NA ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi proyek sistem informasi manajemen desa," kata Gunawan.

Gunawan mengatakan, mereka ditetapkan sebagai tersangka pada 19 Juli 2022.

Baca juga: Sejumlah Lampu Jalan di Ambon Tak Berfungsi, Warga Khawatir Jadi Korban Kejahatan

Baca juga: Kerap Meluap, Warga Waetina Harap Pemerintah Serius Tangani Sungai Waeapo

Kasus korupsi ini terjadi pada proyek sistem informasi manajemen administrasi desa anggaran APBD tahun 2022

Lanjutnya, keduanya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan beragam alat bukti, mulai dari keterangan saksi-saksi, surat dan para ahli yang telah dikumpulkan jaksa.

Dijelaskannya, awalnya NA selaku kontraktor menawarkan program aplikasi sistem informasi manajemen administrasi desa kepada SS.

SS yang saat itu masih berstatus Sekertaris Dinas PMD kemudian memaksakan memasukkan pengadaan sistem informasi manajemen administrasi desa ini ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Ia juga memaksa seluruh kepala desa di Tanimbar untuk menghapus beberapa kegiatan dan menggantikannya dengan program tersebut.

Bila tidak dituruti, SS mengancam APBDes tersebut tak akan disetujui.

"SS memaksa para kades untuk menghapus beberapa kegiatan dan mengganti dengan program SIM-D. Jika para kades tidak menuruti perintah SS, maka APBDes'nya tidak bisa disetujui. Demikian juga ketika dilakukan pencairan, para kades diminta untuk mempercepat pencarian untuk melakukan pembayaran kepada SS dan NA," lanjut Sumarsono.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved