Breaking News:

Ambon Terkini

Pemkot Ambon Pastikan Koordinasi soal Mekanisme Pengembalian Tanah Hibah Negeri Halong dengan BPK

Sebab, menurutnya, tanah hibah di Negeri Halong itu harus tercatat terlebih dahulu sebagai aset Pemkot sebelum dihibahkan kembali ke para korban.

Editor: Adjeng Hatalea
TribunAmbon.com/ Tanita Pattiasina
Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena mengatakan, penyerahan kembali tanah hibah di Negeri Halong bagi korban terdampak bencana sosial pergerakan tanah yang terjadi di Batu Gajah 2012 silam, perlu melalui mekanisme Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

TRIBUNAMBON.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menyatakan, penyerahan kembali tanah hibah di Negeri Halong bagi korban terdampak bencana sosial pergerakan tanah yang terjadi di Batu Gajah 2012 silam, perlu melalui mekanisme Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kita pastikan bahwa nanti kita koordinasikan dengan BPK soal mekanisme,” kata Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena di Balai Kota Ambon, Jumat (15/7/2022) lalu.

Sebab menurutnya, tanah hibah di Negeri Halong itu harus tercatat terlebih dahulu sebagai aset Pemkot sebelum dihibahkan kembali ke para korban.

“Jadi karena kita keluarkan sejumlah uang dia harus tercatat jadi pemerintah kota dulu dari segi keuangan, masuk ke aset kota nanti baru kita hibah ke masyarakat pengungsi," lanjutnya.

Wattimena menjelaskan, tanah tersebut terdata jadi aset pemerintah lantaran sejumlah uang kompensasi telah diberikan ke Pemerintah Negeri Halong.

Prakiraan Cuaca Maluku Minggu, 17 Juli 2022: Masohi Hujan Seharian, Bula Berawan

“Awalnya itu kan Pemerintah Negeri Halong menghibahkan, memberi kepada pengungsi batu gajah yang tinggal di waringin pintu. Tetapi pada saat itu pemerintah kota Ambon memberikan kompensasi kepada pemerintah negeri halong sejumlah uang ke pemerintah Negeri Halong. Konsekuensinya adalah tanah itu harus menjadi milik pemerintah kota dulu tidak bisa semerta merta jadi pemilik para pengungsi,” jelasnya.

Meski demikian, Wattimena menegaskan tidak akan mengusir para pengungsi dari lokasi tersebut, dan memastikan akan mengembalikan hak hibah kepada mereka.

“Jadi bilang ke teman-teman jangan khawatir, pemerintah tidak akan usir mereka dari situ. Masa kita cari lokasi untuk mereka, bangun rumah mereka lalu kita usir, tidak mungkin. Itu hanya isu-isu sesat yang dibuat orang tidak bertanggung jawab. Pemerintah kota ada untuk mereka,” tegasnya. (*)

Sumber: Tribun Ambon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved