Breaking News:

Maluku Terkini

Tenaga Honorer Bakal Dihapus, Amir Rumra Sebut Bakal Berdampak pada Angka Kemiskinan di Maluku

Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra menyebut penghapusan tenaga honorer bakal berdampak pada angka kemiskinan di Maluku.

Mesya
Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra menyebut penghapusan tenaga honorer bakal berdampak pada angka kemiskinan di Maluku, Kamis (7/7/2022). 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra menyebut penghapusan tenaga honorer bakal berdampak pada angka kemiskinan di Maluku.

“Menurut hemat kami, kebijakan penghapusan tenaga honorer akan berdampak pada pengangguran terbuka dan angka kemiskinan semakin melonjak tinggi," kata Amir Rumra, Kamis (7/7/2022).

Kata dia, setiap kebijakan yang diputuskan dari pemerintah pusat harusnya melihat dari semua sisi.

Masalah perekonomian di setiap daerah berbeda-beda, tidak bisa disama-ratakan.

"Kebijakan pemerintah pusat, jangan menyamakan antara Pulau Jawa dan Maluku, sebagian besar regulasi dan kebijakan sangat merugikan kami di bagian Timur Indonesia," cetusnya.

Politisi PKS itu mengaku akan menyuarakan aspirasi ini pemerintah pusat.

Baca juga: Dihapus Tahun Depan, Tenaga Honorer Bisa Kerja di Luar Negeri, Kata Steiven Bernhrad Patty

Baca juga: Guru Honorer yang Jadi Prioritas 1 Bisa Daftar PPPK 2022 Tanpa Tes

Meminta agar kebijakan penghapusan tenaga honorer harus ditinjau kembali.

“Kami akan perjuangkan kebijakan penghapusan tenaga honorer ke Kementerian Dalam Negeri maupun BKN agar tidak menimbulkan masalah baru di kabupaten/kota,” ungkapnya.

"Jadi perlu pertimbangan betul dari pemerintah pusat terkait dengan kebijakan ini. Karena perekrutan honorer bukan semata-mata karena kepentingan kepala daerah melainkan kebutuhan yang terjadi di daerah,” tandas Rumra.

Diketahui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Menpan RB) menghapus tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah, termasuk pemerintah daerah tahun 2023 mendatang.

Surat tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah nomor B/165/M.SM.02.03/2022 itu pun telah diserahkan ke daerah-daerah termasuk Maluku.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved