Breaking News:

Emas di Gunung Botak

Salampessy Minta Hentikan Aktivitas Pertambangan Emas di Gunung Botak & Gogorea

Penghentian aktivitas tambang baik di Gunung Botak dan Gogore itu sambil menunggu izin pertambangan dikeluarkan Pemerintah Pusat (Pempus) maupun

Penulis: Andi Papalia | Editor: Fandi Wattimena
TribunAmbon.com/ Andi Papalia
Penjabat Bupati Buru Djalaluddin Salampessy dan sejumlah OPD menggelar rapat dengan pelaku usaha tambang emas Gunung Botak di ruang rapat Bupati, Jumat (1/7/2022). 

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Andi Papalia

NAMLEA, TRIBUNAMBON.COM - Penjabat Bupati Buru Djalaluddin Salampessy minta pelaku usaha tambang Gunung Botak dan Gogorea segera menghentikan aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI).

Penghentian aktivitas tambang baik di Gunung Botak dan Gogore itu sambil menunggu izin pertambangan dikeluarkan Pemerintah Pusat (Pempus) maupun Pemerintah Daerah (Pemda).

Hal itu disampaikan Salampessy, saat menggelar rapat di ruang rapat Bupati lantai dua, Jumat (1/7/2022) sore.

"Kami menyarankan kalau bisa aktivitas pertambangan itu dihentikan dulu, tujuannya untuk menjaga lingkungan dan pengelolaan berkelanjutan," kata Salampessy.

Salampessy pun meminta dinas terkait mengontrol seluruh aktivitas penambang, baik penjualan maupun pemakaian bahan kimia berbahaya.

"Dinas Lingkungan Hidup (DLH) harus mengontrol pemakaian bahan kimia berbahaya, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag), kontrol tata cara perdagangan bahan kimia berbahaya di Kabupaten Buru, serta kepada seluruh pihak, harus berkontribusi dalam pembangunan daerah," tegas Salampessy.

Menanggapi itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buru, M. Ilyas Hamid menyatakan, bakal digelar penertiban aktivitas di kawasan tersebut.

"Satu perhatian khusus kepada pelaku usaha dan penambang di Gunung Botak, Dusun Wamsait, untuk menghentikan aktivitas pertambangan, karena kita pemerintah daerah akan melakukan penertiban, sampai pada proses legal," tandas Hamid.

Sementara itu, para pelaku usaha tambang berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Buru membuat izin pertambangan, sehingga masyarakat bisa bebas menambang.

"Kami minta adanya surat izin pengolahan tambang, sehingga masyarakat bisa sama-sama beraktivitas dengan perusahaan, dan dilindungi dari jeratan hukum," tandas Yadi Soulissa. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved