Breaking News:

Maluku Terkini

Noya Pastikan Penunjukan Raja di Maluku Tengah oleh Saniri Bukan Bupati

Sementara terkait rancangan peraturan negeri (Perneg) hingga pengusulan dan pelaksanaan pencalonan hingga pemilihan KPN semuanya menjadi kuasa Saniri

Penulis: Lukman Mukadar | Editor: Fandi Wattimena
TribunAmbon.com/ Lukman Mukaddar
Kabag Tata Pemerintahan Setda Maluku Tengah, Johanes Noya. Penetapan Kepala Pemerintahan Definitif (KPN) atau Raja di Maluku Tengah sudah sesuai prosedur. 

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Lukman Mukaddar

MASOHI, TRIBUNAMBON.COM – Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan Setda Maluku Tengah, Johanes Noya memastikan penetapan Kepala Pemerintahan Definitif (KPN) atau Raja di Maluku Tengah sudah sesuai prosedur.

Yakni berdasarkan penunjukan badan saniri negeri (Lembaga Adat).

Hal ini ia sampaikan menyusul tudingan sejumlah pihak bahwa penetapan raja di Maluku Tengah oleh Bupati.

"Ada banyak protes yang kami terima maupun yang kami saksikan dibeberapa negeri. Dimana setelah ada pelantikan pemerintah daerah disalahkan katanya karena tidak sesuai aturan adat, ini khan keliru,"kata Noya di Ruang Kerjanya, Kamis (16/6/2022).

Lanjut Noya, pemerintah daerah hanya mengurus kelengkapan administrasi.

Sementara terkait rancangan peraturan negeri (Perneg) hingga pengusulan dan pelaksanaan pencalonan hingga pemilihan KPN semuanya menjadi kuasa Saniri Negeri dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Baca juga: 41 Negeri di Maluku Tengah Belum Miliki Raja, Ini Daftarnya

Baca juga: Saling Baku Lempar Batu, Biaya Pengobatan Korban Bentrok Unpatti Ditanggung Fakultas

"Bagaimana bisa pemda disalahkan, sementara pengusulan KPN itu kan dari saniri negeri sementara bupati hanya mengesahkan (melantik) apa yang diusulkan oleh Saniri Negeri. Lantas bagaimana bisa bupati atau pemerintah daerah dalam hal ini disalahkan," jelas Noya.

Dia menyarankan, bagi warga yang merasa tidak puas dengan apa yang terjadi di negeri masing-masing khususnya terkait persoalan KPN definitif, bisa melakukan langkah langkah hukum di pengadilan.

Atau bisa juga meminta bandan saniri negeri di masing negeri adat untuk merubah peraturan negeri tentang mata rumah yang diprotes itu.

"Sekarang kan begini, yang menyusun perneg itu siapa, bupati ataukah badan saniri. Kalau mau protes, silahkan saja minta saniri negeri anda untuk merubsh perneg, kalau sanirinya tidak mau, silahkan tempuh jalur huku di pengadilan, itu prosedurnya,"tutur Noya.

Kembali ditegaskan, pemerintah daerah hanya mengingingkan seluruh pemerintah negeri baik adat maupun administratif di daerah itu bisa memiliki KPN definitif agar roda pemerintahan bisa berjalan secara baik.

"Ini kan sudah menjadi cita-cita pak Bupati, bahwa sebelum beliau akhiri masa jabatan itu semua negeri sudah miliki KPN definitif," tutup Noya. (*)

Sumber: Tribun Ambon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved