Breaking News:

Ambon Hari Ini

Wakil Rakyat Ambon Dorong Penyaluran Dana Gempa Tahap II Segera Direalisasi

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPRD Kota Ambon, Saidna Azhar bin Tahir mendorong agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon

Penulis: Mesya Marasabessy | Editor: Fandi Wattimena
TribunAmbon.com/Mesya
Anggota Komisi I DPRD Kota Ambon, Saidna Azhar bin Tahir 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Penyaluran dana gempa tahun 2019 tahap II hingga saat ini belum juga tersalurkan ke warga terdampak.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPRD Kota Ambon, Saidna Azhar bin Tahir mendorong agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon segera menyalurkan dana gempa itu.

“Dengan demikian selaku Komisi I mendorong Pemkot Ambon melalui BPBD dan Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon agar segera melakukan koordinasi dengan Pemprop untuk membuat rekomendasi agar dana gempa segera tersalurkan,” kata Saidna kepada wartawan, Jumat (10/6/2022).

Kata dia, warga terdampak gempa pasti sudah sangat membutuhkan uluran tangan dari pemerintah dalam hal ini dana gempa.

Jika diminta untuk menghadap ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Komisi juga siap.

“Jika harus ke BNPB untuk memberikan dorongan dan dukungan politik kita siap saja. Karena ini masalahnya sudah tiga tahun masyarakat belum mendapat hak mereka,” tandas Saidna.

Baca juga: Perubahan Peraturan di Pempus Jadi Alasan Dana Gempa Tahap II di Ambon Belum Cair

Baca juga: Akhirnya, Hari Ini Jasa Nakes BPSDM Maluku akan Dibayarkan

Diketahui, sejak 26 September 2019 pukul 08.46 WIT, terjadi gempa bumi 6,5 magnitudo di Kota Ambon dengan pusat gempa bumi berjarak 42 km Timur Laut Kota Ambon, Maluku, Indonesia dengan kedalaman 10 Km.

Gempa tersebut mengakibatkan 2.323 total keseluruhan bangunan yang mengalami kerusakan ringan, sedang hingga berat.

Sebelumnya, dana bantuan gempa bumi tahap I sudah disalurkan kepada korban gempa sebesar 93,8 miliar.

Sementara, untuk tahap II yang belum diketahui nilainya hingga saat ini belum diketahui kejelasannya untuk dicairkan.

Alasannya karena ada perubahan peraturan dari Pemerintah Pusat (Pempus) terkait rekomendasi dari masing-masing Kabupaten/Kota. (*)

Sumber: Tribun Ambon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved