Breaking News:

Wali Kota Ambon Tersangka

BREAKING NEWS: KPK Geledah Kantor Wali Kota Ambon

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mulai menggeledah Balai Kota Ambon, Selasa (17/5/2022).

Tanita
Kedatangan tim KPK untuk menggeledah kantor Wali Kota Ambon di Jalan Sultan Hairun, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Selasa (17/5/2022) 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mulai menggeledah Balai Kota Ambon, Selasa (17/5/2022).

Pantauan TribunAmbon.com di lokasi pukul 11.00 WIT, rombongan tim kedua KPK datang mengendarai lima buah mobil.

Sesampainya di halaman kantor pemerintah orang nomor satu di Ambon itu, KPK langsung menaiki tangga menuju lantai dua.

Yang merupakan ruang kerja Wali Kota Ambon, Richard Louhenapess, Wakil Walikota Ambon, Syarif Hadler dan Sekretaris Kota Ambon Agus Ririmasse.

Sebelumnya, tim pertama datang mengendarai tiga buah mobil sekitar pukul 09.00 WIT.

Proses penggeledahan pun dikawal langsung oleh Brimob, lengkap dengan senjata.

Mereka menggeledah untuk mencari bukti dugaan suap persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail tahun 2020 di Kota Ambon.

Nampak bagian lantai 1 Unit Layanan Adiministrasi (ULA) Pemkot Ambon sepi dan tak ada pengunjung.

Namun, Aparatur Sipil Negara (ASN) masih tetap bekerja.

Baca juga: Kasus Wali Kota Ambon, Tiga Saksi Mangkir, KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan  

Baca juga: KPK Duga Wali Kota Richard Louhenapessy Kondisikan Pelaksanaan Lelang di Pemkot Ambon

Seperti diketahui, Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail tahun 2020 di Kota Ambon dan penerimaan Gratifikasi, Jumat (13/5/2022).

Louhenapessy ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan staff tata usaha pimpinan Pemkot Ambon, Andrew Erin Hehanussa dan Pegawai Retail, Amrin.

Saat ini, Louhenapessy dan Hehanussa telah ditahan pertama hingga 1 Juni 2022.

Sementara tersangka Amri dihimbau  kooperatif hadir memenuhi panggilan.

Atas perbuatan Louhenapessy dan Hehanussa disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan tersangka Amri disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved