Breaking News:

Korupsi di Maluku

Sah! Mahkamah Agung Nyatakan Ferry Tanaya Tak Bersalah Kasus PLTMG Namlea

MA menyatakan Ferry Tanaya selaku pemilik lahan yang menjual tanahnya untuk pembangunan PLTMG tak bersalah.

Penulis: Tanita Pattiasina | Editor: Fandi Wattimena
TribunAmbon.com/ Juna Putuhena
Ilustrasi Kasus Korupsi 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Kasus Korupsi dana pengadaan lahan untuk pembangunan PLTMG Namlea, Kabupaten Buru akhirnya telah selesai usai hasil Mahkamah Agung (MA) telah keluar.

MA menyatakan Ferry Tanaya selaku pemilik lahan yang menjual tanahnya untuk pembangunan PLTMG tak bersalah.

Dalam amar putusan MA tertera menolak permohonan kasasi Kejaksaan Negeri Buru dan membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada negara.

Putusan itu pun dibenarkan Humas Pengadilan Negeri Ambon Ex Officio Pengadilan Tipikor Ambon, Kemmy E Leunufna kepada wartawan di Ambon, Kamis (21/4/2022).

“Iya benar, petikan putusan kasasi dari Mahkamah Agung terkait kasus korupsi PLTMG Namlea sudah turun dan amarnya itu menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi atau penuntut umum. Jadi ini baru petikan. Salinan putusan lengkap masih kita tunggu dari mahkamah,” kata Leunufna.

Baca juga: Es Buah Prasmanan, Ambil Sepuasnya Bayar cuma Rp 10 Ribu Ada di Ambon

Baca juga: Salurkan 2.000 Paket Sembako, Polda Maluku Sasar Tukang Becak dan Penyapu Jalanan

Disebutkan dalam petikan tersebut, Tanaya merupakan pemilik lahan dan demi kepentingan umum melepaskan sebagian lahan miliknya untuk dipergunakan PT PLN Maluku membangun proyek mesin pembangkit PLTMG.

Sebelumnya, Ferry Tanaya dan Abdul Gafur merupakan dua terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pada pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.

Ferry Tanaya merupakan pemilik lahan seluas 48.645,5 meter persegi yang dibeli PT. PLN Unit Induk Maluku pada tahun 2016 sebesar Rp 6.081.722.920.

Sedangkan Abdul Gafur Tanaya merupakan Kepala Seksi Pengukuran Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Buru.

Keduanya dinyatakan tak bersalah dan dibebaskan dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon.

Selain itu, Majelis Hakim menyatakan mengembalikan harkat dan martabat keduanya pada kedudukan semula. (*)

Sumber: Tribun Ambon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved