Breaking News:

Korupsi di Maluku

Usut Dugaan Kasus Korupsi di KPU Seram Barat, Ketua hingga Staf Sekretariat Diperiksa 8 Jam

15 saksi kembali diperiksa tim penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku, Jumat (1/4/2022).

TribunAmbon.com/ Mesya Marasabessy
Kantor Kejati Maluku di Jl. Sultan Hairun, Kota Ambon. 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - 15 saksi kembali diperiksa tim penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku, Jumat (1/4/2022).

Pemeriksaan terkait penyidikan dugaan penyimpangan keuangan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014 di Komisi Pemilihan Umum Daerah  (KPUD) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).

Baca juga: Kasus Korupsi Pemilu Presiden 2014, Penyidik Periksa Bendahara KPUD SBB-Maluku

Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba mengatakan belasan saksi itu terdiri dari ketua, komisioner hingga staff Sekretariat KPUD SBB tahun 2014.

"Penyidik hari ini telah memeriksa lima belas orang saksi, ke lima belas saksi dimaksud yakni ketua, komisioner dan staf sekretariat KPUD SBB tahun 2014," kata Wahyudi, Jumat malam.

Pemeriksaan berlangsung selama delapan jam, mulai pukul 10.00 WIT hingga pukul 18.00 WIT.

Serta materi pertanyaan yang sama dengan saksi-saksi sebelumnya yakni tugas pokok saksi dalam pemilu tersebut.

"Pemeriksaan tersebut dimulai sekitar pukul 10.00 WIT hingga sore sekitar pukul 18.00 WIT. Materi pemeriksaan ke lima belas saksi tersebut mengenai seputar tugas pokok masing-masing," tambahnya.

Untuk diketahui, tim penyidik Kejati Maluku mulai memeriksa saksi-saksi sejak Rabu (30/3/2022) lalu.

Di antaranya Bendahara KPUD, Ketua dan satu orang anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kecamatan Pulau Manipa tahun 2014.

Serta tujuh saksi dari PPK Kecamatan Inamosol dam Amalatu.

Kasus dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp 9 miliar ini mulai disidik Kejati Maluku setelah mendapat laporan dari masyarakat.

Disebutkan PAGU anggaran yang didapat KPUD untuk pemilu 2014 itu sebesar Rp 13,6 Miliar dengan pembagian kepada 11 Kecamatan di SBB.

Dari anggaran tersebut, yang terealisasi sekitar Rp 10,7 miliar namun, sebanyak Rp 9,6 miliar tak bisa dipertanggungjawabkan.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved